Warga Palestina pada hari Senin kemarin (11/10) dengan tegas menolak permintaan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk pengakuan Israel sebagai "negara Yahudi" sebagai kemungkinan imbalan untuk menghentikan pembangunan pemukiman.
"Perintah ini tidak ada hubungannya dengan proses perdamaian atau dengan kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Israel. Hal ini betul-betul ditolak," kata ketua perunding Palestinina Saeb Erakat kepada AFP lewat telepon dari Amman.
Netanyahu sebelumnya mengatakan pada pembukaan sidang musim dingin parlemen Israel bahwa ia akan meminta pemerintahannya untuk membekukan pembangunan pemukiman baru sebagai pertukaran untuk pengenalan karakter Yahudi Israel.
"Jika kepemimpinan Palestina dengan tegas akan mengatakan kepada rakyatnya bahwa mereka harus mengakui Israel sebagai negara nasional orang Yahudi, saya akan siap untuk menyelenggarakan sidang kabinet saya dan meminta adanya moratorium lagi bagi pembangunan pemukiman," kata Netanyahu.
"Saya sudah memberikan pesan lewat saluran khusus dan sekarang saya mengatakannya di depan publik," dia mengatakan hal itu pada sidang parlemen yang ditayangkan secara live.
Meskipun tekanan diplomatik yang sangat besar untuk kembali memaksakan pembekuan pemukiman, Netanyahu tetap menolak untuk melakukannya, bahkan mendesak Palestina untuk tidak meninggalkan pembicaraan.
"Apa yang bisa meyakinkan pemerintah, dan lebih lagi warga Israel, bahwa rakyat Palestina benar-benar siap untuk tinggal bersama kami dalam damai?"
"Apakah ada sesuatu yang nyata berupa sinyal perubahan pada sisi Palestina?" Tanya Netanyahu, mengatakan langkah tersebut akan diambil sebagai bukti niat tulus bangsa Palestina terhadap Israel.
Pengakuan Israel sebagai negara Yahudi telah menjadi salah satu tuntutan kunci Netanyahu dalam kesepakatan damai dengan Palestina.
Sebagian warga Palestina telah mengakui Israel sebagai sebuah negara tetapi menolak tuntutan untuk mengenali karakter bangsa Yahudi karena itu akan berimplikasi penolakan efektif hak mereka terutama pengembalian pengungsi akibat perang Arab-Israel tahun 1948.
Netanyahu mengumumkan bahwa ia menawarkan tiga hari setelah Palestina dan kekuatan Arab memberikan Washington waktu sebulan untuk membujuk Israel untuk memperpanjang moratorium 10 bulan pada penyelesaian pemukiman yang berakhir pada 26 September.
Ia juga menyebutkan perlunya tindakan tegas untuk menjamin keamanan Israel di bawah kesepakatan damai.
Dia mengatakan Israel agak berat dengan proposal AS, termasuk ide-ide menyentuh pada soal keamanan, untuk menyelamatkan perundingan.
Seorang pejabat senior Israel mengatakan Washington sedang mencari perpanjangan dua bulan dari moratorium pembangunan pemukiman untuk memberikan lebih banyak waktu untuk diplomasi langsung.
Warga Palestina melihat pemukiman yahudi, di tanah yang diduduki Israel dalam perang tahun 1967, sebagai hambatan untuk pembentukan sebuah negara yang layak dan saling berdampingan.
Netanyahu telah membuat pengakuan Israel sebagai negara Yahudi sebagai kebijakan pemerintahnya.
Palestina khawatir langkah itu bisa menghalangi hak-hak pengungsi Palestina, yang melarikan diri atau dipaksa keluar dari rumah mereka pada perang Israel-Arab, untuk kembali ke wilayah yang sekarang disebut Israel.(fq/aby)
