.jpg?w=1140&ssl=1)
Satu hari sebelum pertamuannya dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Makkah, Pimpinan Politik Hamas Khalid Mishal bertemu dengan Menlu Indonesia Hasan Wirayuda, di sela-sela kunjungannya di Damaskus, ibukota Suriah.
Khalid Mishal menyampaikan kepada Menlu Hasan Wirayuda perihal kondisi terakhir rakyat Palestina di bawah pendudukan Zionis Israel, juga pemboikotan ekonomi yang ditimpakan atas rakyat Palestina pasca kemenangan Hamas dalam pemilu demokratis awal tahun 2006. Mishal juga menyinggung soal tekadnya untuk membangun pemerintahan koalisi nasional di Palestina dengan merangkul seluruh elemen perjuangan Palestina.
Usamah Hamdan, perwakilan Hamas di Libanon yang juga turut dalam pertemuan tersebut mengatakan, "Pertemuan ini dilakukan dalam lingkup menjalin hubungan politik dengan pemerintah Indonesia. "
Pertemuan semacam ini, lanjut Hamdan, juga akan dilakukan ke berbagai perwakilan pemerintah di seluruh dunia, termasuk Eropa.
Hamdan menyebut pertemuannya dengan Menlu Indonesia sebagai pertemuan "penting dan positif." Dalam pertemuan ini, tambahnya pemerintah Palestina berhasil meluruskan sudut pandang yang keliru dalam melihat masalah Palestina.
"Kami menegaskan dalam pertemuan itu kepada Menlu Indonesia, bahwa kami sebagai gerakan perjuangan kemerdekaan Palestina memiliki beragam karakter fleksibel yang mungkin dilakukan dengan tujuan pembentukan pemerintahan koalisi nasional Palestina. Niat seperti itu sudah kami miliki sejak awal kami memenangkan suara dalam pemilu parlemen, di bulan Januari 2006, " ujar Hamdan mewakili Hamas.
Namun begitu, menurut Hamdan, pihaknya mengalami kesulitan dalam mewujudkan pemerintahan koalisi tersebut. "Masalahnya bukan pada sikap Hamas, tapi pada pihak-pihak yang menolak sejak awal untuk dirangkul dalam membentuk pemerintahan koalisi. Mereka mengira, pemboikotan total yang diterapkan Barat atas Palestina akan melumpuhkan pemerintahan Palestina dan akan menggulingkannya. Tapi ternyata anggapan seperti itu tidak terbukti, " jelas Hamdan.
Terkait perundingan yang pernah dilakukan pemerintah Palestina di masa lalu, seperti perundingan Oslo, Hamdan menjelaskan bahwa Hamas menilai berbagai upaya perdamaian yang dilakukan sejak perundingan Oslo sampai saat ini, belum ada yang membawa hasil konkrit untuk rakyat Palestina. "Justru perundingan demi perundingan itu mengalami hambatan besar dalam implementasinya sampai saat ini. Tidak mungkin kita bicara tentang stabilitas di Timur Tengah, selama rakyat Palestina belum menerima hak-haknya secara utuh, " ujar Hamdan.
Di sisi lain, Hasan Wirajuda menyampaikan bahwa Indonesia mendukung sepenuhnya rakyat Palestina untuk memperoleh hak-haknya secara permanen. "Indonesia akan tetap komitmen untuk berdiri membela rakyat Palestina dan akan tetap seperti itu, sampai rakyat Palestina memperoleh hak-hak mereka, " tandas Wirayuda.
Ia juga menyampaikan kegembiraannya mendengar sikap Hamas selaku perwakilan pemerintah Palestina, yang tetap mendorong terbentuknya pemerintahan koalisi nasional.
Selain itu, Hasan Wirajuda menyatakan akan mendukung suksesnya dialog Makkah antara Hamas dengan tokoh Fatah yakni Presiden Palestina Mahmud Abbas. (na-str/pic)
