Situs pro-Palestina, Electronic Intifada (EI) mendapatkan bocoran sebuah dokumen yang mengindikasikan bahwa Otoritas Palestina mengusulkan amandemen draft resolusi Dewan Hak Asasi Manusia PBB terkait serangan brutal Israel ke rombongan kemanusiaan untuk Gaza "Freedom Flotilla."
Namun di bagian penjelasan dokumen yang sebagiannya dimuat di situs EI mengindikasikan bahwa Otoritas Palestina mendukung sikap negara-negara Eropa yang menolak seruan Turki agar diambil tindakan tegas terhadap Israel atas insiden serangan tersebut.
EI mengklaim mendapatkan dokumen tersebut dari seorang sumber yang mengaku mengambilnya dari kantor PBB di Jenewa dan sumber itu minta agar namanya dirahasiakan. Di bagian penjelasan dokumen yang sebagiannya dimuat di situs EI mengindikasikan bahwa Otoritas Palestina mendukung sikap negara-negara Eropa yang menolak seruan Turki agar diambil tindakan tegas terhadap Israel atas insiden serangan tersebut dan adanya upaya untuk menghapus kalimat dalam draft resolusi yang isinya menyerukan agar PBB membentuk tim investigasi independen dibawah Dewan HAM atas tindakan brutal Israel.
Pendek kata, dokumen tersebut jelas-jelas menunjukkan kolusi Otoritas Palestina dengan negara-negara pro-Israel untuk melindungi Israel, seperti yang pernah dilakukan terhadap laporan Richard Goldstone beberapa waktu lalu terkait serangan keji Israel ke Jalur Gaza bulan Januari 2008 lalu.
Namun dalam sidang Dewan HAM PBB tanggal 2 Juni kemarin, Turki berhasil menolak amandamen yang diajukan Uni Eropa dan Otoritas Palestina itu. Akhirnya, seperti diketahui, Dewan HAM PBB memutuskan untuk mengirim tim pencara fakta independen untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel dalam serangan brutalnya ke rombongan "Armada Pembebasan."
Dalam dokumen yang didapat EI, Otoritas Palestina dan Uni Eropa menginginkan agar Israel yang memimpin tim penyelidik tersebut–dengan pengesahan dari Dewan Keamanan PBB–karena menganggap Israel lebih "kredibel". Otoritas Palestina dan Uni Eropa juga meminta agar kalimat "penggunaan kekerasan selama operasi militer Israel" yang terdapat dalam draft resolusi, ditambahkan dengan kalimat yang menyatakan bahwa para penumpang di "Armada Pembebasan" juga melakukan serangan terhadap pasukan Israel yang menyerbu ke dalam kapal, meski dengan alasan untuk mempertahankan diri.
Ketika dikonfirmasi tentang isi dokumen yang bocor itu, Deputi Pemantau Tetap Otoritas Palestina di kantor PBB di Jenewa, Imad Zuhairi dengan diplomatis mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apakan penyelidikan dilakukan oleh Dewan Keamanan atau Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, yang penting adalah tim tersebut harus merupakan tim internasional yang independen yang melakukan penyelidikan dengan transparan dan sesuai standar internasional.
Zuhari menambahkan, delegasi Otoritas Palestina tidak adlam posisi "menentang atau mendukung" upaya Uni Eropa untuk menghambat upaya penyelidikan yang akan dilakukan Dewan HAM. Ia justru mengkritik isi resolusi Dewan Keamanan PBB yang menurutnya "ambigu". Otoritas Palestina, tegas Zuhari, menolak jika tim penyelidik internasional dipimpin oleh Israel.
"Yang kami pikirkan adalah nasib warga Palestina di Jalur Gaza," tukasnya.
Setelah dokumen pertama, EI mendapatkan kiriman dokumen kedua melalui email. Dokumen tersebut dikirim Feda Abdelhady Nasser–diplomat utusan Otoritas Palestina di kantor PBB New York–ke Dr. Ibrahim Khraisi, perwakilan Otoritas Palestina di Dewan HAM PBB yang berkantor di Jenewa dan lampirannya dikirim ke Riyad Mansour, kepala misi Otoritas Palestina di PBB.
Dokumen itu memperkuat indikasi bahwa Otoritas Palestina menginginkan perubahan beberapa kalimat dalam draft resolusi yang diusulkan Turki di Dewan HAM PBB atas kebrutalan Israel. Dalam dokumen itu, Abdelhady Nasser menjelaskan bahwa ia melampirkan dokumen dari perwakilan Otoritas Palestina di PBB New York tentang bagian mana saja dari draft resolusi Dewan Keamanan yang harus diamandemen.
Isi dokumen itu membuktikan bahwa Otoritas Palestina secara langsung ikut terlibat dalam upaya menentang sikap keras Turki terkait serangan brutal Israel ke rombongan "Armada Pembebasan" serta upaya Otoritas Palestina untuk melindungi Israel dari tanggung jawab atas insiden tersebut. (ln/imemc)
