Otoritas Palestina menghimbau rakyat Palestina untuk tidak menggunakan operator telepon selular perusahaan telekomunikasi Israel, antara lain, Pelephone, Orange, Cellcom dan Mirs.
Menteri Komunikasi Otoritas Palestina, Mashhour Abu Daqqa dalam keterang pers di Ramallah, Rabu (28/4) mengatakan, himbauan itu bukan dalam rangka boikot produk Israel tapi sebagai upaya pemerintah untuk mengatur bisnis telekomunikasi di pasar Palestina.
Menurut Abu Daqqa, selama ini perusahaan-perusahaan Israel yang beroperasi di wilayah Palestina tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak perusahaannya pada pemerintahan Otoritas Palestina. Tindakan itu melanggar hukum Palestina dan Pernjanjian Oslo (perjanjian damai antara Palestina-Israel pada masa pimpinan PLO, Yaser Arafat.
Abu Daqqa mengatakan, menurut estimasi World Bank, setiap perusahaan Israel harus membayar 10 juta USD pada Otoritas Palestina per tahun, untuk perizinan. Dan perusahaan Israel harus membayar pajak keuntungan perusahaannya pada Otoritas Palestina, yang jumlahnya mencapai 100 juta USD per tahun.
Perusahaan-perusahaan telekomunikasi Israel yang beroperasi di wilayah Palestina, tidak pernah membayar kewajibannya itu. Perusahan-perusahaan itu malah bekerjasama dengan pihak militer dan lembaga Administrasi Sipil Israel, melarang perusahaan-perusahaan Palestina memasang antena-antena telekomunikasi di wilayah yang berada di bawah pendudukan Israel. Akibatnya, warga Palestina yang menggunakan layanan jaringan telepon selular Jawwl atau Watanniya, tidak bisa menggunakan teleponnya di wilayah yang dalam Perjanjian Oslo masuk dalam katagori Area C, yang terdiri dari mayoritas wilayah Tepi Barat dan wilayah di dalam serta di luar Yerusalem Timur.
Lebih lanjut Abu Daqqa mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Israel menguasai 12 persen pasar telekomunikasi telepon selular di Palestina. Sementara perusahaan-perusahaan Palestina tidak boleh melakukan hal yang sama di pasar Israel. Abu Daqqa menyebutnya sebagai "penjajahan ekonomi" yang dilakukan Israel terhadap pasar-pasar Palestina.
Ditanya apakah Otoritas Palestina akan menjalin kerjasama dengan perusahaan operator telepon selular Israel atau menekan mereka untuk mengurus perizinan, sebagai solusi dari persoalan ini. Abu Daqqa mengatakan bahwa pihaknya menginginkan perusahaan-perusahaan Israel yang beroperasi di wilayah Palestina mengurus perizinannya. Tapi Menteri Infrastruktur Nasional Israel, Uzi Landau menilai tawaran Otoritas Palestina itu sebagai tindakan yang bertentangan dengan spirit perdamaian Israel-Palestina seperti yang tercantum dalam Perjanjian Oslo. (ln/hrzt)
