Mogok Massal di Palestina, Upaya untuk Gulingkan Pemerintahan Hamas

Memasuki hari keempat aksi mogok massal di Palestina, konflik politik horizontal mulai mengemuka. Sejumlah bentrok terjadi di berbagai lokasi, antara pendukung Hamas yang menolak adanya aksi mogok massal, dengan pendukung Fatah yang menghendaki adanya mogok massal. Kekeruhan sosial yang menyusul aksi mogok massal ini, diduga sebagai bagian konspirasi menekan pemerintahan Hamas.

Aksi mogok massal di Ghaza sebenarnya bisa terhitung lemah. Hanya sejumlah kecil pegawai dan guru yang memenuhi aksi mogok massal, yang diserukan organisasi pekerja Palestina, yang juga merupakan underbow Fatah. Tapi di Tepi Barat, aksi mogok itu semakin meluas. Meskipun berbeda-beda intensitasnya antara satu kota dengan kota lainnya.

Di Al-Khalil, nyaris tak ada fenomena pemogokan massal, baik di kantor pemerintahan maupun di sekolah sekolah. Sementara di Ramallah, mayoritas kantor kosong pegawai. Menurut sumber Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Palestina, proses belajar mengajar masih berlangsung sekitar 70% di Ghaza, sementara di Tepi Barat sekitar 50 – 60%.

Memasuki hari keempat mogok massal, sejumlah pekerja dan murid sekolah turun ke jalan menggelar demonstrasi menolak mogok masal. Para pelajar dari sejumlah sekolah datang ke kantor kementerian pendidikan dan pengajaran di kota Ghaza, meminta agar pemerintah segera mengatasi aksi mogok massal yang menjadikan mereka tidak dapat bersekolah. Mereka juga mengatakan agar proses dan kegiatan sekolah tidak dikaitkan dengan masalah politik.

Presiden Mahmud Abbas telah meminta agar aparat keamanan Palestina melarang aksi mogok massal, ditambah peringatan dari Menteri Dalam Negeri Palestina pada kalangan militer agar keluar dari aksi mogok massal. Tapi puluhan anggota keamanan dan militer Palestina turut melindungi aksi protes terhadap pemerintah dan sempat menyerang kantor parlemen dengan melemparkan api ke arah gedung. Mayoritas anggota keamanan Palestina adalah anggota Fatah, yang prosentasenya bisa mencapai 85%.

Pemerintah Palestina sendiri dalam pernyataannya mengaku telah mengendus oknum-oknum tertentu yang bertindak sebagai provokator aksi mogok massal, guna menggulingkan pemerintahan resmi yang dipilih mayoritas rakyat Palestina dalam pemilu yang demokratis.

“Sejumlah kelompok dan nama-nama oknum telah memprovokasi masyarakat untuk melakukan kekacauan dan suasana chaos,” tulis pemerintah dalam pernyataannya terkait mogok massal. PM Palestina, Ismail Haniyah mengatakan, “Ada sejumlah kelompok yang ingin memancing di air keruh untuk melemahkan pemerintah dan menggulingkannya. Mereka ingin memanfaatkan aksi mogok masal ini dengan membakar sekolah dan menyebabkan tewasnya rakyat, melakukan penyegelan sejumlah sekolah dan mengancam para guru dan murid untuk tidak beraktifitas di sekolah. (na-str/iol)