.jpg?w=1140&ssl=1)
Pejabat pelaksana kantor perdana menteri Israel Ehud Olmert berjanji, kabinet Israel akan menggelar pemungutan suara minggu depan untuk menentukan apakah akan mengizinkan warga Palestina di Yerusalem ikut pemilu atau tidak. Olmert mengungkapkan hal ini sehari sebelum kedatangan utusan negara AS ke Israel yang akan membantu penyelesaian masalah tersebut.
Melalui sambungan telepon Selasa (10/1), Olmert pada Menlu AS Condoleeza Rice mengatakan bahwa kabinet akan melakukan pemungutan suara atas masalah keikutsertaan warga Palestina di Yerusalem pada rapat kabinet minggu hari Minggu lusa.
Dari pernyataan resmi yang dikeluarkan kantor Olmert, Menlu AS juga meminta Olmert terus memberikan informasi perkembangan kesehatan Ariel Sharon. Rice, menurut pernyataan itu juga mengatakan, jika kabinet Israel menyetujui keikutsertaan warga Palestina di Yerusalem ikut pemilu, maka akan menyelesaikan pertikaian yang mengancam tertundanya pemilu parlemen Palestina yang menurut jadwal akan digelar pada 25 Januari mendatang.
Seperti diketahui, Israel belakangan ini menyatakan melarang warga Palestina di Yerusalem ikut pemilu Palestina karena keikutsertaan Hamas dalam pemilu tersebut. Selama ini, Israel selalu menganggap Hamas sebagai kelompok pejuang Palestina yang ingin menghancurkan negara Israel.
Saat ini, masih terjadi beda pendapat di kalangan kabinet Israel soal boleh tidaknya warga Palestina di Yerusalem ikut pemilu. Olmert dalam pernyataan resminya kemarin menyatakan, keputusan kabinet untuk memberi lampu hijau pelaksanaan pemilu tergantung pada keikutsertaan Hamas. Menteri Pertahanan Israel Shaul Mofaz mengatakan, Israel akan memberikan izin pelaksanaan pemilu di Yerusalem seperti pemilu sebelumnya di mana warga Palestina di wilayah itu boleh memberikan suaranya dengan dikirim melalui kantor-kantor pos dan tidak perlu hadir di lokasi pemungutan suara. Sementara Menlu Israel Silvan Shalom menegaskan tidak ada akan memberikan izin bagi warga Palestina di Yerusalem untuk ikut pemilu parlemen Palestina.
"Ini adalah pendapat Israel yang sudah tersebar luas ketika Perdana Menteri Sharon masih berfungsi sebagai pengambil keputusan, bahwa karena situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, warga Palestina di Yerusalem Timur tidak diizinkan untuk memberikan suaranya di Yerusalem, yang boleh hanya desa-desa yang berdekatan di Tepi Barat," ujar Shalom.
Seorang pejabat keamanan Israel yang tidak mau disebut namanya mengungkapkan, pada Selasa kemarin, kabinet Israel telah memberikan rekomendasi pada pemerintah agar memboikot kandidat Hamas yang sudah terpilih pada pemilu lalu, kecuali Hamas bersedia meletakkan senjatanya. (ln/aljz)
