Menteri Urusan Luar Negeri Palestina Dr. Mahmud Zahar kembali menegaskan bahwa pemerintahan koalisi nasional yang akan segera dibentuk beberapa waktu mendatang, tidak akan tunduk dan tidak terikat dengan proyek negara-negara kwartet. Termasuk tidak akan pernah mengakui eksistensi Israel.
Menurut Zohar, dalam wawancaranya dengan para wartawan usai pertemuannya dengan rekan sejawatnya Menlu Iran, Manosyar Matky, “Program pemerintahan koallisi nasional harus sesuai dengan kesepakatan nasional yang akan menjadi arah tugasnya.”
Ia melanjutkan, program yang dijalankan adalah penyerahan mandat dari PM sekarang Ismail Haniyah. Tapi harus diingat bahwa sesuai kesepakatan nasional, hal itu tidak ada kaitannya dengan langkah pengakuan eksistensi Israel. “Tidak ada hak-hak Palestina yang dikorbankan dan pemerintah baru tidak akan menjadi perpanjangan proyek negara-negara kwartet,” ujarnya.
Negara-negara kwartet menuntut Hamas yang memimpin Palestina melalui kemenangan pemilu demokratis, agar mengakui Israel, melucuti senjata dan menyudahi perlawanan terhadap Israel dan mengakui legalitas perundingan damai yang pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
Sebagaimana jubir Hamas mengatakan, “Kami tidak akan pernah menerima ide solusi krisis Palestina ini dengan mewujudkan ko-eksistensi antara dua negara. Kami menolak solusi dua negara seperti yang dilontarkan Bush. Karena alasannya sudah sangat jelas, kami tidak mungkin mau berkoalisi dalam pemerintahan yang mengakui eksistensi Israel.”
Terkait penekanan tidak akan pernah akan mengakui eksistensi Zionis Israel di Palestina, Zahar juga menyampaikan bahwa sebelum pemerintahan ini dibentuk dan diumumkan secara resmi pihaknya akan meminta jaminan pembukaan blokade yang selama ini dilakukan atas bangsa Palestina. (na-str/pic)
