.jpg?w=1140&ssl=1)
Sejumlah analis mengkhawatirkan kelangsungan pemerintahan bersatu Palestina, menyusul pengunduran diri Menteri Dalam Negeri Hani Al-Qawasmi. Ia mengundurkan diri setelah enam bulan menjabat sebagai Mendagri, namun PM Ismail Haniyah menolak pengunduran diri itu dan memintanya untuk tetap mengemban tugas sebagai Mendagri.
Pengunduran diri Al-Qawasmi, adalah wujud protesnya terhadap pemerintahan bersatu. Sebagai Mendagri, Al-Qawasmi seharusnya memiliki wewenang penuh atas bidang-bidang keamanan dalam negeri. Namun Presiden Mahmud Abbas malah menunjuk Muhammad Dahlan sebagai penasehat keamanan nasional. Sehingga terjadi tumpang tindih jabatan.
"Ini merupakan protes keras. Dia tidak mau menjadi boneka siapapun. Tapi dengan adanya sistem yang sekarang ini, tak seorang pun menteri dalam negeri yang bisa melaksanakan fungsinya dengan baik, " kata Jibril al-Rajoub, pejabat senior Fatah.
Para analis politik di Palestina menilai pengunduran diri Al-Qawasmi sebagai ujian pertama pemerintahan nasional bersatu dan akan menjadi gangguan bagi kabinet pemerintahan koalisi Hamas-Fatah itu.
"Saya khawatir, pengunduran dirinya adalah awal bagi kejatuhan pemerintah. Apa yang saya takutkan adalah, menteri-menteri lain akan mengikuti langkah itu, melakukan tuntutan jika kondisi internal Palestina kacau sehingga terjadi kekosongan hukum, " kata analis politik Hani al-Masri.
Ia mengatakan, sulit mencari pengganti Al-Qawasmi yang dipilih berdasarkan kompromi antar Hamas dan Fatah. "Keduabelah pihak telah mengalami masa-masa sulit untuk mencapai kesamaan pandangan dalam pemilihan posisi menteri yang satu ini, " ujar al-Masri.
Menurutnya, Al-Qawasmi akan tetap memutuskan mengundurkan diri, jika kondisi tidak berubah. Untuk itu Al-Masri menyarankan agar Fatah-Hamas segera merestrukturisasi aparat keamanannya masing-masing untuk mencegah kemungkinan munculnya krisis baru.
"Fenomena pembentukan milisi dan pertikaian senjata di Jalur Gaza harus diakhiri, " tukas al-Masri.
Ayman Youssef, analis politik lainnya sepakat dengan pendapat al-Masri. Ia berpendapat, pengunduran diri Qawasmi ibarat lepasnya posisi kunci bagi pemerintahan bersatu yang baru terbentuk. Pasalnya, Fatah-Hamas sudah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mencapai konsensus siapa orang yang pas menjabat posisi Mendagri.
"Ini merupakan tantangan berat bagi pemerintahan nasional bersatu, " tegas Youssef.
Sama dengan al-Masri, Youssef memperkirakan bahwa pemerintahan nasional bersatu Palestina tidak akan mampu bertahan, jika kondisi perekonomian dalam negeri makin memburuk.
"Sejauh ini, pemerintahan belum mencapai apapun, baik di dalam negeri maupun hubungan luar negeri. Situasi perekonomian dan penegakkan hukum makin memburuk, " sambungnya.
Terkait perkembangan masalah pengunduran diri Al-Qawasmi, Menteri Penerangan Mustafa Al-Barghouthi mengatakan bahwa Abbas, Haniyah dan Al-Qawasmi akan melakukan pertemuan untuk membahas berbagai kendala dalam pelaksanaan rencana program 100 hari kementerian dalam negeri. Program itu di rancang untuk menciptakan ketenangan dan stabilitas keamanan di Jalur Gaza. (ln/iol)
