.jpg?w=1140&ssl=1)
Angin harapan kembali berhembus dari Palestina. Negeri yang selama berbulan-bulan bertubi-tubi mendapat tekanandari dunia internasional dan menjalani hukuman embargo yang begitu melilit rakyatnya, kini mulai bangkit kembali.
Pemerintahan koalisi nasional Palestina mendapat dukungan penuh dari parlemen. Dukungan berhasil diperoleh secara telak dengan komposisi 83 suara mendukung berbanding 3 suara menolak, tanpa suara abstain. Inilah pemerintahan Palestina kesebelas yang akan menjalani proyek pemerintahannya. Sekaligus pemerintahan Palestina kedua yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyah.
Sidang istimewa yang menyepakati pemerintahan koalisi digelar pada hari Sabtu (17/3), di mana para anggota parlemen berdiskusi panjang tentang program-program pemerintahan yang disampaikan oleh Ismail Haniyah di awal sidang. Awalnya Front Rakyat Palestina menolak memberi dukungan pada pemerintah karena program pemerintah dianggap tidak memenuhi hak-hak nasional Palestina. Wakil parlemen Hasan Khuraisyah juga tidak mendukung pemerintahan ini dengan asumsi program-programnya bertentangan dengan apa yang pernah dinyatakan sebelumnya. Terlebih terkait dengan tema perlawanan menentang penjajah Zionis Israel.
Sementara DR. Ahmad Bahr, Kepala Parlemen mengatakan para anggota parlemen yang kini masih ditahan oleh Israel di dalam penjara, telah menyatakan dukungan dan kepercayaan mereka pada pemerintah baru. Mereka juga menyarankan untuk tetap memelihara Al-Quds dan sejumlah lokasi suci lainnya di Palestina, menjamin hak kembali bagi para pengungsi Palestina, mengakhiri penderitaan yang selama ini dialami rakyat Palestina, termasuk dalam nasib rakyat Palestina di Irak, ditambah dengan para tahanan dan keluarga mereka.
Haniyah sendiri di awal sidang menyampaikan seruan agar pada pertemuan puncak Liga Arab yang akan datang di Riyadh, ditetapkan sikap membuka embargo yang selama ini menyengsarakan rakyat Palestina. Haniyah menyatakan akan bekerja semaksimal mungkin untuk mewujudkan sasaran nasionalnya, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Nasional, Materi Undang-Undang Dasar dan Dokumen Kesepakatan Nasional yang merupakan hasil keinginan lintas faksi Palestina. Menurut Haniyah, kunci keamanan itu mutlak berada pada terusirnya penjajahan Zionis Israel dan pengakuan terhadap hak menentukan nasibnya sendiri bagi Palestina. Ia juga menegaskan hak prinsip berdirinya negara Palestina di atas tanah Palestina sebelum perampasan oleh Israel di tahun 1967, dengan ibukota Al-Quds, menghilangkan pemukiman Zionis, hak kembalinya para pengungsi sesuai keputusan PBB nomor 194.
Haniyah lalu mengusulkan pembentukan Dewan Tinggi Keamanan Nasional yang akan mengomandoi keamanan dari berbagai kelompok pejuang Palestina. “Yang termasuk prioritas adalah mengatur keamanan dengan menjalin kerjasama antara presiden dan pemerintahan Palestina. Dengan komitmen menjalani langkah pengamanan guna menyudahi ragam kekacauan yang bisa merusak kesatuan dan menghalangi berbagai suasana yang bisa memicu saling bunuh antara rakyat Palestina. ” (na-str/pic)
