Pemerintahan Otoritas Palestina pimpinan Presiden Mahmoud Abbas mendapat suntikan dana segar dari sekutunya, AS sebesar 200 juta dollar AS. Menurut Menlu AS Hillary Clinton, dana itu disalurkan secara langsung sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak pemerintahan Abbas.
Dana segar itu kata Hillary, merupakan paket bantuan dari negara-negara donor yang menyatakan komitmen bantuannya pada pada pemerintahan Abbas bulan Maret kemarin. Clinton menambahkan, dana itu juga bagian dari bantuan pemerintah AS untuk menjaga perdamaian di Timur Tengah dan merupakan bantuan yang penting untuk mereformasi kembali otoritas Palestina. Menlu AS itu meminta agar dana bantuan digunakan dengan bertanggung jawab dan transparan.
Sementara itu, Perdana Menteri Palestina pilihan Abbas, Salam Fayyad menyatakan bahwa dana segar bantuan AS itu akan dimanfaatkan untuk mengatasi krisis finansial pemerintahannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan warga Palestina di Tepi Barat.
"Dana sebesar itu sebenarnya tidak cukup untuk menutup defisit anggaran otoritas Palestina sebesar 1,45 milyar dollar untuk tahun 2009, karena pemasukan otoritas Palestina hanya sebesar 606 juta dollar AS," kata Fayyad.
Di sisi lain, pemerintahan otoritas Palestina yang dipimpin Abbas dicurigai telah banyak melakukan penyelewengan uang negara dan Hamas pernah membongkar tindak korupsi yang dilakukan para pejabat pemerintahan Palestina dari Fatah dengan bukti sejumlah dokumen.
Tahun 2007 lalu, sesaat setelah berhasil menguasai Gaza, Hamas membeberkan sedikitnya 40 dokumen yang membuktikan maraknya korupsi dan nepotisme yang dilakukan para pejabat otoritas Palestina yang dikuasai banyak pejabat Fatah. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui, bahwa pejabat Fatah dan PLO telah menggunakan uang milik rakyat Palestina untuk jalan-jalan ke luar negeri, membiayai anak-anak mereka di luar negeri, masuk ke rekening pribadi, membeli hadiah-hadiah mahal untuk para pejabat keamanan PLO dan biaya pengobatan mereka.
Menurut pejabat senior Hamas, Mahmoud Zahar, para pejabat Fatah dan pasukan keamanannya juga bebas menerima suap, melakukan bisnis hp selundupan bahkan narkotika. (ln/pic)
