Hamas mengkritik pertemuan menteri-menteri luar negeri Liga Arab di Kairo yang hanya mengundang pemimpin otoritas Palestina Mahmud Abbas. Menurut Hamas, pemerintahan Abbas adalah pemerintahan yang ilegal dan Liga Arab telah mengabaikan Hamas sebagai pihak yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilu di Palestina.
"Mengundang pemerintahan Ramallah yang ilegal dan mengesampingkan pemerintahan yang legal (Hamas), yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilu di Palestina, tidak menciptakan atmosfir yang positif bagi tercapainya kesuksesan dalam proses dialog, " kata Jubir Hamas, Sami Abu Zuhri.
Ia menyatakan, Hamas masih meyakini dialog sebagai langkah penting untuk keluar dari krisis di Palestina dan Hamas siap menerima upaya negara-negara Arab untuk membantu Palestina keluar dari krisis. "Tetapi campur tangan negara-negara Arab terkait situasi internal Palestina, harus seimbang dan harus berdasarkan pada penghormatan terhadap hasil-hasil pemilu di Palestina kemarin dan berdasarkan pada hukum yang berlaku di Palestina.
Juru Bicara Hamas lainnya, Fawzi Barhoum mengatakan, para menteri negara-negara Arab yang sedang menggelar pertemuan di Cairo hari ini, telah gagal untuk membuat keputusan serisu khususnya tentang blokade Israel yang tidak adil di Jalur Ghaza dan aksi-aksi kekerasan Israel di Palestina dan al-Quds, termasuk pada Masjid al-Aqsha.
Menurut Barhoum, para pemimpin Arab seharusnya bersatu dan bertindak untuk mengakhiri blokade Israel terhadap rakyat Palestina di Ghaza, yang telah banyak menelan korban jiwa warga sipil dan anak-anak Ghaza. Selama ini, rezim Zionis Israel terus menerius melakukan kejahatan terhadap rakyat Palestina, karena tidak adanya tekanan terhadap Israel dan kurang tegasnya dunia Arab dalam menghadapi rezim Zionis itu.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Liga Arab Amr Moussa mengungkapkan kemarahannya atas pertikaian Fatah dan Hamas dan mengancam akan mengenakan sanksi pada kedua faksi di Palestina itu, jika tidak segera melakukan rekonsiliasi.
"Saya sangat marah dengan faksi-faksi Palestina ini. Kami sedang mengkaji langkah-langkah yang akan diambil dalam menghadapi kekacauan yang saat ini terjadi di Palestina, " kata Moussa.
"Sanksi tidak ditujukan pada individu secara khusus. Tapi ditujukan pada setiap kelompok yang menghalangi rekonsiliasi dan mungkin pada setiap orang atau organisasi yang menghalang-halangi upaya yang dilakukan Mesir, " sambung Moussa tanpa menyebutkan lebih detil sanksi macam apa yang akan mereka terapkan. (ln/prtv)
