Sebuah laporan internasional hasil riset khusus tentang pelanggaran HAM di tanah Palestina, menyebutkan bahwa sanksi embargo internasional yang diterapkan terhadap bangsa Palestina saat ini sebagai “sanksi terberat sepanjang sejarah kemanusiaan modern.
Hal tersebut ditegaskan Jonh Dogard, dalam laporan hasil risetnya setelah berkunjung ke wilayah Palestina selama sembilan hari dalam bulan Juni 2006 ini. Dogard mengatakan, “Inilah untuk pertama kalinya, dalam sejarah modern, sebuah bangsa terjajah diperlakukan dengan cara seperti ini.”
Dogard minta lembaga internasional seperti PBB dan Uni Eropa agar melakukan segenap upaya dan kemampuan diplomasinya untuk menyelesaiakan masalah Palestina di saat AS tidak bisa melakukan peranan sebagaimana mestinya.
Dogard menulis, penolakan Hamas untuk mengakui keabsahan eksistensi Israel dan menghentikan kekerasan tidak bisa dirubah dengan melakukan isolasi. Namun harus dilakukan dengan cara-cara diplomasi. Sikap Hamas itu dikarenakan Amerika tidak bisa melakukan tugas dan perannya sebagaimana mestinya untuk memudahkan perdamaian.
Kondisi ini, tambah Dogard, meninggalkan kesempatan buat Uni Eropa dan PBB sebagai wasit yang jujur dan jelas antara Israel dan Palestina. Kecuali kalau kedua lembaga ini sudah tidak bisa lagi memainkan perannya, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari tim kuartet.
Dalam laporannya Dogard menyebutkan berbagai kesulitan yang dialami warga Palestina. Dia menulis, Jalur Gaza dalam blokade, dikuasai Israel dari laut darat dan udara. Suara-suara tembakan memekakkan dan meneror warga Palestina setiap saat. Ditambah lagi Israel terus melakukan aksi pembunuhan yang menewaskan orang-orang yang tidak berdosa. Mereka juga memperluas zona isolasi aman di wilayah perbatasan Jalur Gaza dengan dalih untuk mencegah serangan roket-roket Palestina Palestina.
Di wilayah Tepi Barat Israel membangun tembok pemisah rasial dan terus melakukan pelanggaran HAM, melarang para petani Palestina mengolah lahan mereka dan memisahkan tali keluarga setelah tembok-tembok tersebut memecah-mecah wilayah Tepi Barat menjadi kantong-kantong terisolasi. Belum lagi sikap permusuhan para serdadu Zionis Israel terhadap orang-orang Palestina setiap melintasi perlintasan-perlintasan militer.
Dogard menyebutkan, perlintasan–perlintasan militer di bagian utara wilayah Tepi Barat bahkan tidak memiliki tujuan keamanan. Bahkan secara meyakinkan perlintasan–perlintasan militer tersebut dibuat khusus untuk menghinakan dan mempersempit gerak warga Palestina. Bahkan perlintasan–perlintasan militer yang ada di lembah Yordan lebih tepat disebut sebagai “semangat balas dendam” terhadap orang Palestina, setelah Israel menyetop suplai air dan listrik ke wilayah tersebut.
Dogard mengatakan, “Israel tidak berhak untuk menahan pajak dan bea cukai sebesar 50-60 juta dolar yang memang menjadi hak milik Palestina.” Dogard menegaskan, pemutusan bantuan oleh Amerika dan Uni Eropa kepada Palestina karena menganggap Hamas dituduh sebagai kelompok ‘teroris’, jelas akan berpengaruh langsung kepada sejuta warga Palestina, dari 5,3 juta orang yang tidak memperoleh gaji. Hal itu jelas akan berdampak secara tidak langsung kepada semua rakyat Palestina. (was/aljzr-alquds)
