Krisis air di Tepi Barat semakin memburuk terutama di provinsi-provinsi selatan, setiap tahun di awal musim panas, pada saat konsumsi air yang meningkat. Banyak pejabat dan pakar mengatakan bahwa krisis air disebabkan karena kontrol pendudukan Israel atas sumber daya air dan salah urus pemerintah lokal dalam mendistribusikan air.
Kepala Otorita Palestina urusan Air Syaddad Attili menuduh pendudukan Israel bertanggung jawab atas krisis air karena ketidak pedulian mereka terhadap konvensi Oslo dan penolakan mereka untuk memberikan wilayah Palestina dengan jumlah air yang kedua pihak telah sepakati dan untuk memungkinkan sumur pengeboran serta menyiapkan proyek untuk pasokan air.
Attili mengatakan kepada Quds Press bahwa pendudukan Israel mengendalikan sekitar 90% dari sumber daya air di Tepi Barat sementara hanya tersisa 10% yang diberikan kepada Palestina. Namun, otoritas pendudukan telah menolak untuk membangun jalur transmisi untuk air di daerah yang diklasifikasikan sebagai “C”, yang berada di bawah kendali Israel sesuai dengan perjanjian Oslo.
Dia mengkritik badan-badan lokal di sejumlah kota Palestina, menuduh mereka ikut bertanggung jawab atas krisis air karena kesalahan manajemen distribusi dan pengangkutan air serta tidak adanya tabel yang mengidentifikasi kedatangan air untuk daerah tertentu, selain kurangnya perbaikan dan pemeliharaan jaringan transmisi air, yang bisa menggandakan jumlah air yang hilang.
Sementara itu, Abdul Hadi Hantash, seorang pakar dalam urusan pemukiman, menyatakan bahwa pendudukan Israel mengontrol 84% dari jumlah air di Tepi Barat setelah merebut tiga sumber air dan mencegah warga Palestina dari mengeksploitasinya.
Dia mengatakan kepada Quds Press bahwa otoritas pendudukan mengirimkan 52% dari jumlah air di Tepi Barat ke wilayah pendudukan Palestina 1948 dan sepertiga dari jumlah air akan dipindahkan ke pemukiman sehingga meninggalkan Tepi Barat dengan hanya 16% dari jumlah air yang ada.(fq/pic)
