.jpg?w=1140&ssl=1)
Kepala biro politik Hamas Khalid Meshaal meminta dunia internasional untuk tidak bersikap diskriminatif terhadap menteri-menteri dalam kabinet pemerintahan bersatu Palestina yang baru saja terbentuk. Ia menegaskan, pemerintahan baru Palestina harus dilihat sebagai satu kesatuan dan bukan berdasarkan individu-individu tertentu.
Meshaal mengungkapkan hal tersebut merespon pernyataan pemerintah AS yang mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan kontak dengan pemerintahan Palestina berdasarkan pada kasus per kasus. Sebelumnya AS menyatakan hanya bersedia melakukan kontak dengan menteri-menteri non-Hamas.
"Posisi kami adalah, kami tidak akan menghentikan hubungan semata-mata berdasarkan pada individu-individu tertentu saja dalam pemerintahan nasional bersatu Palestina. Kami akan melihatnya atas dasar kasus per kasus, " kata juru bicara departemen luar negeri AS, Sean Mc Cormack, Senin (19/3).
McCormack juga mengatakan bahwa AS belum punya rencana untuk mengakhiri blokade ekonomi dan diplomatik, sampai Hamas benar-benar mengakui eksistensi Israel.
Sementara pemerintahan koalisi Palestina menyatakan akan menghormati kesepakatan-kesepakatan terdahulu dengan Israel, namun program pemerintahan koalisi tidak menetapkan masalah pengakuan terhadap Israel. Program pemerintahan hanya menyebutkan bahwa perjuangan dalam bentuk apapun untuk melawan penjajah Israel adalah hak rakyat Palestina yang sah.
Selain AS, Inggris juga menyatakan hanya bersedia melakukan kontak dengan menteri-menteri non-Hamas. Rusia dan Prancis memberikan reaksi positif atas terbentuknya pemerintahan koalisi Palestina. Norwegia menyatakan akan mengakhiri boikot terhadap pemerintahan Palestina dan akan memulihkan hubungan secara penuh dengan otoritas pemerintahan Palestina. Untuk itu, Norwegia sudah mengutus pejabatnya untuk bertemu dengan perdana menteri dan menteri luar negeri Palestina.
Meski bukan anggota Uni Eropa, Norwegia lewat deputi menteri luar negerinya Raymond Johansen, menyerukan agar seluruh negara Eropa mendukung pemerintahan baru Palestina.
Kepala Biro Politik Hamas Khalid Meshaal optimis pemerintahan baru mampu mengatasi kesulitan finansial yang selama ini dialami pemerintahan Hamas. Ia mengharapkan hasil positif dari pertemuan negara-negara Arab yang akan digelar di Khartoum, khususnya yang terkait dengan implementasi komitmen sejumlah negara Arab untuk membantu kesulitan finansial pemerintah Palestina.
Sementara itu, Senin kemarin, Hamas memprotes Presiden Mahmud Abbas yang secara sepihak menunjuk pejabat senior Fatah, Muhammad Dahlan sebagai penasehat keamanan nasional.
Hamas menilai penunjukkan itu tidak sah secara hukum dan mendesak Abbas untuk meninjau kembali keputusannya serta mematuhi hukum yang berlaku.
Bagi Hamas, Dahlan adalah tokoh yang dianggap anti-Hamas dan diduga Dahlanlah yang mengomandoi pasukan pro Fatah dalam pertikaian antara Fatah-Hamas beberapa waktu lalu. Para aktivis Hamas bahkan menuding Dahlan pernah merencanakan pembunuhan terhadap Ismail Haniyah, perdana menteri Palestina dari Hamas.
Persoalan ini merupakan ujian pertama bagi pemerintahan nasional bersatu di Palestina, belum diketahui apa reaksi Abbas atas protes Hamas ini.(ln/aljz)
