Kepentingan politik dengan kepentingan ekonomi bisa tidak sejalan. Nampaknya itu terjadi di kalangan bankir Israel. Kepala Bank Central Israel, Stanley Fischer mengatakan, Israel masih bisa menjalin hubungan ekonomi dengan Palestina setelah Hamas menjalankan pemerintahan baru di negara itu. Pernyataan itu disampaikan Fischer setelah pejabat Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert mengatakan bahwa ia akan melanjutkan kerjasama dengan pemimpin Palestina Mahmoud Abbas sementera bangsa Palestina menyusun pemerintahan barunya.
Selama lima tahun pertikaian sengit antara Palestina dan Israel, perekonomian Palestina sebagian besar masih bergantung pada Israel. Ribuan pekerja warga Palestina bekerja di Israel, mayoritas produk-produk ekspor dari Palestina harus melintasi perbatasan dengan Israel dan Israel mengumpulkan jutaan dollar dari hasik pajak pendapatan buat Palestina tiap bulannya.
Kelanjutan hubungan ekonomi menjadi bahan pertanyaan setelah Hamas memenangkan pemilu legislatif di Palestina. Israel berulang kali menegaskan tidak akan berhubungan dengan pemerintahan bentukan Hamas kecuali Hamas menghentikan kekerasan dan menghentikan seruannya untuk menghancurkan Israel.
Namun Fischer mengatakan, pemerintahan Hamas bukan berarti kembalinya kekerasan. Ia bahkan menilai bahwa Hamas sudah menunjukkan penghormatannya pada upaya gencatan senjata beberapa tahun belakangan ini. Jika situasinya tetap tenang, kata Fischer, hubungan ekonomi bisa dilanjutkan.
"Persoalan ini sangat ditentukan oleh situasi keamanan. Hubungan optimal Israel-Palestina antara lain perdagangan bebas dan lalu lintas manusia yang bebas," kata Fischer pada para wartawan, Senin (6/2). Sebelum menjabat sebagai Kepala Bank Central Israel, Stanley Fischer pernah menjadi pejabat di Dana Moneter Internasional dan Citigroup Corp yang berbasi di New York.
Minggu ini, Israel sudah menyatakan persetujuannya untuk mentransfer hasil pajak sebesar 54 juta dollar AS untuk Palestina setelah mengalami penundaan dan perdebatan di internal pemerintahan Israel. Meski demikian, Israel mengancam akan memutus pemberikan dana bantuan begitu Hamas duduk dalam pemerintahan. Israel khawatir dana bantuannya akan digunakan untuk membiayai serangan bom bunuh diri.
Dana bantuan bulanan, sebagai bagian dari kesepakatan ekonomi pada tahun 1994, menjadi kebutuhan vital otoritas Palestina untuk membiayai sekitar 137 ribu pegawai negeri.
Pada Senin kemarin, Olmert mengatakan bahwa pihaknya masih menghargai kepemimpinan Mahmoud Abbas. "Kami tidak punya kepentingan untuk mengganggu ketua otoritas Palestina Abu Mazin sepanjang ia tidak bekerjasama dengan Hamas dan sepanjang pemerintahan Palestina tidak dipimpin oleh Hamas," tegas Olmert.
Namun, Mahmoud Abbas yang juga dikenal sebagai Abu Mazin mendorong Hamas untuk segera membentuk pemerintahan baru. Olmert tidak menjelaskan apakah Israel akan mengubah sikapnya terhadap Abbas, jika pemimpin Palestina itu dianggap sudah bekerjasama dengan Hamas.
Sementara itu, salah satu pemimpin Hamas, Moussa Abu Marzouk, dari Kairo mengatakan bahwa Hamas tetap tidak akan mengakui keberadaan Israel namun akan menghormati semua kesepakatan yang telah dilakukan oleh para pemimpin Palestina terdahulu dengan negara Yahudi itu. Marzouk juga menegaskan, pihaknya akan menolak kesepakatan baru jika dinilai tidak logis dan tidak adil. (ln/CBSNews)
