Mantan Presiden AS, Jimmy Carter mengkritik sikap pemerintah AS dan Israel yang ingin menghukum rakyat Palestina karena sudah memilih Hamas. Ia mengatakan, AS dan Israel seharusnya memainkan peranan yang positif terhadap pemerintahan baru di Palestina.
.jpg?w=1140&ssl=1)
"Kolusi yang dilakukan secara formal atau diam-diam antara dua kekuatan untuk merongrong proses tersebut, dengan menghukum rakyat Palestina akan menjadi kontraproduktif dan menimbulkan konsekuensi yang menghancurkan. Sayangnya, langkah-langkah itu sudah berjalan dan sudah diketahui oleh seluruh wilayah Palestina dan dunia," tulis Carter dalam kolom opini harian the Washington Post.
Seperti diketahui, menyusul kemenangan Hamas dalam pemilu di Palestina AS dan Israel melakukan tekanan kuat dengan mengancam akan menghentikan bantuannya pada Palestina. Washington bahkan sudah meminta otoritas pemerintah Palestina untuk mengembalikan bantuan AS sebesar 50 juta dollar karena khawatir bantuan itu akan dimanfaatkan Hamas. Selain itu, pada Minggu (19/2) Departemen Keuangan AS sudah memblokir organisasi amal Islam, KindHearts karena diduga memiliki hubungan dengan Hamas.
Sebelumnya, dalam acara Larry King di stasiun televisi CNN pada 1 Februari lalu, Carter mengatakan bahwa Hamas layak diakui oleh dunia internasional dan harus diberi kesempatan.
Ketua Carter Center yang ikut menjadi pemantau dalam Pemilu di Palestina kemarin menegaskan bahwa AS seharusnya tidak menghentikan bantuannya untuk rakyar Palestina dan bisa menyalurkannya lewat pihak ketiga, misalnya PBB.
Kebijakan Israel Picu Kekerasan
Mantan presiden AS itu juga mengecam keputusan Israel yang akan menjatuhkan sejumlah sanksi dan pembatasan terhadap rakyat Palestina. "Mungkin tindakan paling menyebalkan dari Israel adalah keputusannya menghalang-halangi gerakan anggota legislatif dari Hamas dengan cara membuat lebih dari 100 pos-pos pemeriksaan di sekitar dan di seluruh wilayah Palestina," kritik Carter dalam tulisannya.
Sejak Hamas menang telak dalam pemilu dan mendapatkan mayoritas kursi di legislatif, Israel menyatakan akan menghalangi ‘siapapun perdana menteri Hamas’ untuk masuk ke wilayah Ramallah.
Kebijakan Israel lainnya yang dikritik Carter adalah kebijakan untuk menghentikan transfer uang bulanan dari hasil pajak dikumpulkan oleh Israel atas nama otoritas Palestina.
Carter mengingatkan, kebijakan-kebijakan Israel terhadap rakyat Palestina hanya akan memicu kekerasan. Kesepakatan untuk merongrong pemerintahan Hamas dengan cara menghukum rakyat Palestina, menurut Carter, dalam jangka pendek mungkin bisa mencapai tujuannya. Namun hal itu akan menyebabkan rakyat Palestina makin terisolasi dan tertindas, sehingga mendorong mereka melakukan kekerasan sekaligus meningkatkan pengaruh Hamas di dalam dan di luar negeri.
" Jika Israel mau melibatkan rakyat Palestina dalam proses, Abbas (Presiden Palestina) tetap bisa memainkan peranan khususnya dalam bernegosiasi seperti yang dilakukan pemimpin PLO," tulis Carter.
Sementara itu, para pakar memperkirakan, sikap AS yang keras terhadap Hamas, akan mengubah pandangan dunia Arab yang selama ini menjadi sekutu dekat AS.
" Negara-negara Arab akan berpaling dan menuding AS telah memberikan milyaran dollar buat Israel," kata Jon Alterman dari Center for Strategic and International Studies, think-tank AS yang berbasis di Washington.
Pemerintah AS sudah mengutus menteri luar negerinya Condoleeza Rice untuk keliling Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi, termasuk hadir dalam pertemuan regional Uni Emirat Arab untuk melakukan lobby pada negara-negara di kawasan itu agar tidak memberikan bantuan dana pada pemerintahan Hamas.
Pada media-media Arab Rice mengatakan, sumbangan dana buat Hamas akan menggagalkan keinginan negara-negara Arab atas perdamaian Palestina-Israel. (ln/iol)
