.jpg?w=1140&ssl=1)
Gerakan perjuangan Palestina – Jihad Islam menyerukan pemerintahan Arab serta pihak otoritas Palestina untuk mengeluarkan kebijakan konfrontasi dengan pemerintahan sayap kanan Israel yang dipimpin oleh PM Israel Benyamin Netanyahu, pada Sabtu kemarin.
Dalam siaran pers yang dibicakan oleh salah seorang juru bicara Jihad Islam Khaled Al-Batsh, Jihad Islam mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak peduli dengan kesepakatan atau komitmen yang dibuat oleh pihak otoritas palestina dalam kaitannya dengan perdamaian dengan Zionis Israel.
Pernyataan resmi dari pemerintahan Zionis Israel yang menjajah Palestina menyatakan "mentalitas Zionis dari pemimpin-pemimpin Israel dan rencana mereka adalah untuk mengusir warga Arab yang berada di dalam Israel dari rumah-rumah mereka," menurut pernyataan tersebut.
"Para pemimpin Israel memanfaatkan kelemahan dari negara-negara Arab yang mencapai masa surutnya yang paling rendah selama agresi militer Israel di Gaza awal tahun ini,"kata Al-Batsh.
"Kelemahan ini telah mendorong Netanyahu untuk meminta negara-negara Arab mengakui identitas Yahudi Israel sebagai daya tawar untuk memperpanjang konflik dan menghindari persyaratan perdamaian.
"Yang dibutuhkan sekarang adalah sebuah kebijakan konfrontasi dengan penjajah Israel, bukan berdialog untuk untuk berdamai dengan mereka.
Al-Batsh mencatat bahwa pemerintah Israel tidak menghormati komitmen sebelumnya dan sama sekali tidak memiliki agenda untuk pembicaraan damai.
Ketika pemilu, para pemimpin Israel berbicara tentang "sebuah rumah alternatif bagi rakyat Palestina," pengusiran warga Arab dari dalam Israel dan rencana menyerang bendungan besar di Mesir, Syria dan Iran, dan pernyataan mereka tersebut mencerminkan mainstream dari para pemilih Israel, lanjut Batsh.
Para pemimpin senior gerakan Jihad Islam mendesak faksi-faksi pejuang Palestina untuk memperbaiki keretakan diantara mereka serta menyerukan negara-negara Arab untuk membuat sebuah kebijakan yang konfrontasi langsung dengan pemerintahan garis keras Zionis Israel.
Selama pembicaraan yang berlangsung antara utusan timur tengah presiden Obama – George Mitchell di Yerusalem hari Kamis yang lalu, Netanyahu menuntut bahwa Palestina yang harus pertama kali mengakui Israel sebagai sebuah negara Yahudi sebelum mendiskusikan solusi sebuah dua negara. (fq/kuna)
