.jpg?w=1140&ssl=1)
Jubir Perdana Menteri Israel tegas menolak berdirinya pemerintah koalisi nasional Palestina. Ia mengatakan Israel takkan mengakui pemerintahan baru Palestina dan menganjurkan publik dunia juga tetap memboikot pemerintahan yang dihasilkan atas kesepakatan Hamas dan Fatah dalam deklarasi Makkah.
Mark Regef, Jubir Menlu Israel secara tegas mengatakan kepada BBC bahwa pembentukan pemerintahan baru telah gagal menyelesaikan masalah prinsipil terkait dengan pengakuan terhadap eksistensi Israel di Palestina. Meski di sisi lain, sejumlah negara Arab gembira menyambut berdirinya pemerintahan baru Palestina.
Sekjen Liga Arab Amr Musa mengatakan, “Pembentukan pemerintahan baru ini merupakan langkah penting untuk mewujudkan stabilitas dan mendukung perdamaian yang akan diusung oleh Presiden Abbas mengatasnamakan seluruh rakyat Palestina. ”
Sementara di pihak AS, jubir Menlu AS mengatakan, bahwa pemerintahannya akan bersikap wait and see terhadap perkembangan yang terjadi. Dan AS akan berupaya memahami kondisi sebelum menentukan sikap final terhadap pemerintahan baru Palestina. Sedangkan Uni Eropa, sudah menyatakan dukungannya terhadap pembentukan pemerintahan Palestina. Menurut Chavez Solana, salah satu tokoh UE, “Kami akan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Untuk memperbaiki situasi, kami tidak akan menunggu terlalu lama kali ini. ”
Setelah beberapa minggu diskusi alot antara Presiden Abbas dan PM Palestina Haniyah, rencananya, pemerintahan Haniyah akan segera dideklarasikan secara resmi dalam pekan ini juga. Menurut Haniyah, pemerintahan Palestina mendatang merupakan pemerintahan yang didukung dan secara representatif mewakili seluruh rakyat Palestina.
“Kami akan menghentikan saling perang antara berbagai faksi perjuangan, memperbaiki hubungan internasional dan menghentikan embargo atas Palestina, ” ujar Haniyah. (na-str/bbc)
