.jpg?w=1140&ssl=1)
Para pejabat senior pemerintahan Israel mengungkapkan kekhawatirannya jika pemerintahan AS dibawah pimpinan Presiden Barack Obama mengakui pemerintahan bersatu di Palestina, dimana Hamas terlibat di dalamnya.
Media massa Israel melaporkan, para pejabat Israel kini sedang resah menyusul laporan surat kabar LA Times yang menyebutkan bahwa pemerintahan Obama kemungkinan akan memberikan bantuan finansial jika pemerintahan bersatu di Palestina terbentuk, bahkan jika pemerintahan bersatu itu melibatkan sejumlah menteri dari faksi Hamas.
Surat kabar Jerusalem Post dalam laporannya mengutip pernyataan seorang pejabat Israel yang bahwa Israel sangat khawatir jika dunia internasional memberikan dukungan pada Hamas. Menurut pejabat itu, Israel berpendapat pemerintahan bersatu antara Fatah dengan Hamas akan membahayakan posisi otoritas Palestina sendiri.
JPost juga menulis bahwa sejumlah pejabat tinggi di Israel menilai Mesir telah melakukan kesalahan serius jika nantinya mendukung pemerintahan bersatu di Palestina, meski selama ini Mesir menjadi mediator perdamaian antara Fatah dan Hamas.
Surat kabar Haaretz dalam laporannya menyebutkan bahwa para pejabat Israel masih "menggali infromasi apa sebenarnya tujuan dari pemerintahan baru AS" dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan membahas masalah itu dengan Presiden Obama dan pejabat pemerintah AS lainnya dalam kunjungannya ke AS.
Negosiasi Fatah-Hamas
Sementara itu Fatah-Hamas menunda negosiasi sampai pertengahan bulan Mei mendatang, untuk memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk masing-masing membahas usulan yang ditawarkan Mesir guna menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih mengganjal antara Fatah dan Hamas.
Menurut pimpinan Hamas yang ikut dalam tim negosiasi Hamas, Mahmoud Zahar, persoalan yang paling rumit dan belum disepakati dalam upaya membentuk pemerintahan nasional bersatu di Palestina adalah masalah PLO (Organisasi Pembebasan Palestina) dan masalah keamanan.
Sedangkan anggota tim negosiasi dari Fatah, Azzam Al Ahmad menilai dialog antara Fatah-Hamas sudah mengalami kemajuan dan hasilnya cukup positif. Al Ahmad juga menegaskan bahwa Fatah serius untuk melanjutkan pembicaraan dengan Hamas.
Menurutnya, masalah pemerintahan bersatu adalah isu yang sangat penting dan tim negosiator dari Hamas belum siap membahas lebih lanjut persoalan itu. Persoalan lainnya yang juga masih buntu adalah masalah undang-undang pemilu.
"Sekarang, rakyat Palestina harus lebih memperkuat persatuannya, apalagi setelah terbentuknya pemerintahan sayap kiri di Israel," tukas Al Ahmad.
Negosiasi lanjutan bulan Mei mendatang, rencananya akan mengikutsertakan faksi-faksi lainnya di Palestina selain Fatah dan Hamas. (ln/IMEMC)
