Penutupan perbatasan di Jalur Gaza oleh Israel yang merupakan jalur lalu lintas utama bagi perekonomian Palestina, menyebabkan kerugian finansial dan resiko hancurnya pertanian di wilayah itu. Hal ini terungkap dalam laporan yang dibuat oleh US Agency for International Development (USAID). Selasa (7/3).
"Diperpanjangnya penutupan perbatasan Karni telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi PED (Palestine Economic Development) Co. dan kehancuran finansial bagi bisnis agrikultur di Gaza," demikian bunyi laporan tersebut.
Tentara Israel selama 21 hari, melakukan penutupan perbatasan di Jalur Gaza mulai tanggal 15 Januari sampai 5 Februari kemarin. Perbatasan ditutup kembali pada tanggal 21 Februari setelah terjadi ledakan misterius di wilayah perbatasan tersebut. Aparat berwenang Israel mengatakan, penutupan dilakukan untuk mencegah kemungkinan serangan dari wilayah Palestina.
Pemerintah penjajahan Israel mengambil kontrol semua akses perbatasan di Jalur Gaza yang merupakan jalur keluar masuk barang-barang kebutuhan, dengan alasan keamanan.
Kerugian di sektor bisnis agrikultur akibat penutupan perbatasan itu diperkirakan mencapai lebih dari 450.000 dollar per hari. PED Co. yang mengelola rumah-rumah kaca di Gaza ditinggalkan oleh pemukim Yahudi sejak penarikan mundur Israel dari Jalur Gaza akhir September tahun lalu dan menyebabkan kerugian lebih dari 120.000 dolar per hari.
USAID mengingatkan, sekitar 100 ton produk agrikultur akan rusak setiap harinya dalam minggu-minggu ini, jika perbatasan Karni tidak segera dibuka kembali. Pekan lalu, 58 truk bermuatan 450 ton tomat, ketimun dan produk pertanian lainnya terpaksa balik lagi ketika sampai di perbatasan Karni, karena perbatasan itu ditutup oleh Israel. Hasil pertanian itu kemudian membusuk bersama dengan lebih dari 600.000 pohon anyelir dan 70 ton hasil pertanian lainnya yang baru dipanen.
Perjajian perbatasan yang dimediasi oleh AS dan diharapkan bisa membuka kembali perbatasan-perbatasan yang dikuasai Israel guna meningkatkan ekspor dari Palestina, belum membawa hasil.
Pekan kemarin, PBB mengingatkan bahwa stok gandum, gula dan minyak sayur mulai berkurang dalam beberapa hari ke depan, jika Israel masih menutup perbatasan Karni.
Mustafa Shurabb, manajer umum perusahaan penggilingan gandum Palestine Flour Mills Co. mengatakan, pabrik-pabrik penggilingan di Gaza terancam tutup karena tidak ada pasokan gandum.
Gaza berharap ada investor asing yang mau menanamkan modalnya di wilayah berpenduduk 1,4 juta orang itu, untuk membangun perekonomian negara Palestina.
Israel sengaja melakukan penutupan bukan karena alasan keamanan, tapi untuk menghancurkan perekonomian rakyat Palestina. Laporan badan Kordinasi Khusus PBB (UNSCO) belum lama ini menyalahkan Israel yang telah membangun tembok pemisah dan sejumlah pos pemeriksaan serta pembatas jalan di wilayah Tepi Barat, karena telah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Palestina.
Tudingan serupa juga dilontarkan para pengusaha Palestina pada tahun 2004 lalu. Mereka menuding Israel sengaja ingin melumpuhkan ekonomi Palestina dengan menutup jalur-jalur utama bisnis ke Jalur Gaza.
World Bank Siap Beri Bantuan
Sementara itu, Bank Dunia menyetujui paket bantuan senilai 42 juta dollar AS untuk membiayai operasional pemerintahan Palestina sampai Hamas membentuk pemerintahan baru. Bantuan itu diberikan untuk mencegah terjadinya hambatan atas layanan dasar bagi rakyat Palestina, demikian pernyataan Bank Dunia, Selasa (7/3).
Sejumlah pejabat Bank Dunia mengatakan, mereka masih menunggu keputusan kuartet mediotor perdamaian Israel-Palestina, tentang bagaimana sistem pemberian bantuan bagi Palestina di masa depan, begitu Hamas resmi membentuk pemerintahan baru di Palestina.
Direktur Bank Dunia untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, David Craig mengatakan, paket bantuan yang diberikan memungkinan otoritas Palestina untuk ‘mempertahankan stabilitas sosial dan perekonomiannya dalam jangka pendek, dengan menutupi pengeluaran mendesak misalnya pembayaran gaji para pegawai negeri.’
"Ini tetap menjadi prioritas penting bagi otoritas Palestina untuk melakukan reformasi secara komprehensif guna mengatasi defisit dalam tingkat yang bisa dipertahankan," kata Craig.
Sejauh ini, masih belum jelas berapa jumlah uang yang akan dibekukan oleh negara-negara donor begitu Hamas membentuk pemerintahan baru yang lengkap paling lambat akhir bulan Maret ini.
Pemerintahan Bush mengatakan, undang-undang AS melarang untuk memberikan bantuan langsung bagi otoritas Palestina di masa depan. Para pejabat Uni Eropa juga mengatakan, pemblokiran dana termasuk menyetop pembayaran bagi otoritas Palestina, kecuali pemerintahan baru Hamas mengakui Israel dan meletakkan senjatanya serta menerima kesepakatan dengan Tel Aviv.
Sebuah proposal kini sedang didiskusikan di kalangan negara donor dan Israel, agar bantuan internasional bagi Palestina di masa datang harus disalurkan hanya melalui Bank Dunia.
Sumber-sumber yang mengetahui proposal itu mengungkapkan, dengan memperluas peranan Bank Dunia, negara-negara donor bisa melampaui pemerintahan dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai ke tangan rakyat Palestina. (ln/iol/aljz)
