AS sedang berupaya menggagalkan inisiatif sejumlah negara donor yang ingin membantu Palestina membayar gaji para pegawai negerinya, dengan cara mentransfer langsung ke rekening masing-masing.
Surat kabar Israel Haaretz edisi Kamis (4/5) memberitakan, atas desakan dari para pejabat Israel, pemerintahan Bush telah memblok usulan dari negara Inggris, Komisi Eropa dan Liga Arab agar bantuan bagi Palestina, termasuk hasil pendapatan pajak Palestina yang dikuasai Israel, disalurkan ke rekening khusus. Salah satu usulan yang diajukan adalah penggunaan Holst Fund yang dibentuk pada 1994 setelah kesepakatan Oslo dan dikelola oleh Bank Dunia.
Adanya upaya AS untuk menghalang-halangi penyaluran bantuan dana untuk membayar gaji 165.000 pegawai negeri di Palestina, diakui oleh PM Palestina Ismail Haniyah. Dalam keterangan persnya Kamis kemarin, Haniyah meminta negara-negara Arab untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan AS itu. Ia menyatakan bahwa pemerintahnya sudah berhasil menggalang dana bantuan, tapi sejauh ini masih belum menemukan cara agar bantuan bisa masuk ke Palestina karena sikap AS.
Arab Bank yang memegang sekitar 30.000 rekening pegawai negeri Palestina, masih enggan menerima tranfer bantuan itu setelah AS mengancam akan mempertimbangkan tindakan itu sebagai bantuan untuk Hamas.
Penggalangan Dana Khusus
Inggris dalam dokumen resmi pemerintahnya yang berhasil didapat Reuters, mengusulkan pembentukan rekening pengumpulan dana khusus untuk membantu Palestina. Bantuan itu untuk menanggulangi makin menurunnya standar kehidupan rakyat Palestina dan mengantisipasi kemungkinan munculnya instabilitas di dalam negeri Palestina. Bantuan itu diberikan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan membayar gaji pegawai.
Proposal itu menyebutkan, bantuan-bantuan dalam bentung uang dipusatkan ke satu rekening, yang kemudian akan didistribusikan secara langsung ke bank-bank komersial di luar kontrol otoritas Palestina. Dana Moneter Internasional memperkirakan, setiap bulannya dibutuhkan dana 45 juta dollar untuk membiayai kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya.
"Pembayaran langsung gaji pegawai ke rekening pribadi masing-masing akan membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan uang itu akan memutar perekonomian Palestina," demikian isi dokumen pemerintah Inggris.
Mereka yang mendukung usulan Inggris menyatakan, bantuan itu untuk mencegah kebangkrutan otoritas Palestina dan lembaga-lembaga pemerintahannya akibat tekanan finansial Barat. Meski kabarnya pemerintahan Bush akan menjegal usulan tersebut, Inggris dan para diplomat Eropa akan tetap mendorong realisasi rencana itu, yang akan dikelola oleh Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan PBB. "Rencana itu sedang dilakukan," kata seorang diplomat. (ln/iol)
