Menteri Perumahan Israel yang baru, Uri Ariel, menyatakan bahwa pemerintahan Benyamin Netanyahu berikutnya akan melanjutkan pemukiman Yahudi di daerah yang sama seperti yang telah dilakukan sebelumnya.
Ariel, merupakan anggota Partai “beit Yahud” yang Pro dengan kebijakan ini, mengatakan dalam sebuah wawancara televisi, “bahwa konstruksi akan terus dijalankan sesuai dengan kebijakan pemerintahan sekarang.”
Sebelumnya Ariel mengatakan kepada Channel 10 di TV Israel,dengan menggunakan nama yang tertulis dalam taurat untuk tanah yang diduduki Israel pada tahun 1967 : “bahwa Pemerintah akan membangun di Yudea dan Samaria hampir sama dengan sebelumnya, saya tidak melihat alasan untuk merubah itu.”
Dia juga mengatakan bahwa Israel telah mencurahkan sebagian esar rencananya untuk pelaksanaan konstruksi perumahan di daerah yang paling sedikit penduduknya di dalam batas Padang pasir Negev di selatan dan Wilayah Galilea di Utara.
Sebagian besar negara di dunia menganggap pemukiman tersebut adalah ilegal menurut hukum Internasional. Pembicaraan Perdamaian telah dibekukan sejak Tahun 2010 karena sengketa atas pembangunan ini. Namun Netanyahu terburu-buru merencanakan pemukiman baru setelah Majelis Umum PBB menyetujui untuk mengangkat representasi Palestina di PBB, suatu langkah yang ditentang oleh Israel, dimana hal itu dianggap sebagai satu langkah merusak upaya perdamaian.
Pada bulan Desember dan January, Israel mengumumkan rencana membangun lebih dari 11 ribu pemukiman baru di Tepi Barat dan Jerussalem Timur, hampir dua kali lipat dari jumlah pemukiman yang dibangun di bawah pemerintahan Netanyahu sebelumnya sejak Maret 2009, diaman mencapai 6880 pemukiman, hal itu menurut data statistik dari gerakan “Peace Now”. (hr/IT)
