Perdana Menteri Ismail Haniyah memperingatkan pemerintah Palestina untuk tidak melanjutkan upaya pembicaraan damai dengan pemerintah Israel, yang akan berdampak pada perampasan sekitar 800 ribu hektar tanah dan pembongkaran 38 desa di gurun Negev.
Peringatan ini di sampaikan juru bicara pemerintahan Jalur Gaza, Ihab Ghussein, dalam sebuah pernyataan pers hari Minggu kemarin. Ihab menambahkan “rencana pemerintah Israel untuk mengusir warga Palestina dari tanah mereka akan selalu gagal, karena orang-orang Palestina tidak akan membiarkan tanah mereka dirampok tanpa adanya perlawanan.”
Hukum Parf yang disahkan oleh anggota Knesset pada 24 Juni 2013 atas rekomendasi dari Wakil Presiden Dewan Keamanan Nasional Ehud Prafr sebelumnya pada tahun 2011, menyatakan pengusiran puluhan desa Palestina di gurun Negev yang akan di pindahkan dalam satu wilayah kotamadya.
Akibat adanya hukum Parf yang di sahkan oleh parlemen Israel, warga Arab Palestina nantinya akan kehilangan lebih dari 800 ribu hektar tanah dan sekitar 40 ribu warga Arab kehilangan tempat tinggal mereka. (Aljazeera/lndk)
