.jpg?w=1140&ssl=1)
PM Palestina Ismail Haniyah menegaskan bahwa pemerintahan nasional bersatu yang akan terbentuk, tetap berdiri di atas prinsip tidak melibatkan perundingan dengan penjajah Zionis Israel.
Kantor Berita Reuters menyebutkan hal ini, terkait dengan pernyataan Haniyah yang mengatakan, “Perundingan dengan Israel hubungannya dengan PLO bukan dengan pemerintah pimpinan Hamas.”
Dalam konteks ini, jubir pemerintah Palestina DR. Ghazi Hamd mengatakan, “Pemerintah Palestina yang baru tidak akan menolak keinginan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk berdialog dan berunding dengan Zionis Israel. Akan tetapi Hamas tetap menegaskan penolakan untuk mengakui eksistensi Zionis Israel.
“Kami tidak ingin mengakui penjajah Israel atas negara kita,” jelas Ghaza seperti dikutip Reuters.
Pernyataan seperti ini muncul seiring dengan semakin kuatnya isu tentang akan segera terbentuknya pemerintahan nasional bersatu Palestina yang melibatkan sejumlah organisasi Palestina, kecuali Jihad Islami. Jihad Islami tetap menolak terlibat dalam pemerintahan karena menolak prinsip kompromi yang ditetapkan dalam pemerintahan pimpinan Hamas.
Para petinggi AS dan Zionis mengkritik keras tuntutan Hamas yang akan tetap memimpin pemerintah Palestina dan tetap tidak akan mengakui eksistensi Zionis Israel serta tidak akan menghentikan aksi serangannya. Padahal syarat itu yang selama ini menjadi alasan Zionis untuk menggempur Hamas.
Jubir tentara Israel mengatakan, hakim pengadilan militer Israel telah mengeluarkan pembebasan 18 petinggi Hamas yang ditangkap beberapa waktu lalu. Tapi pembebasan itu baru akan dilakukan 48 jam mendatang dengan melihat perkembangan yang terjadi.
Sejauh ini tidak kurang dari 60 orang anggota Hamas ditangkap paksa oleh Israel pascapenyanderaan kopral Ghilad Shalit, oleh pejuang Palestina. Di antara 60 orang anggota Hamas itu termasuk 30 orang anggota dewan legislatif Hamas dan sejumlah menterinya. (na-str/ikhol)
