Perdana Menteri Palestina Ismail Haniyah optimis proses pembentukan
pemerintahan koalisi yang berlangsung selama hampir satu pekan terakhir,
akan selesai dalam pekan depan. Ia bahkan menyebutkan bahwa
langkah-langkah operasional untuk mendeklarasikan pemerintah koalisi
nasional Palestina akan terjadi pada pekan depan.
Haniyah dalam konferensi persnya di Masjid Sayyida Aisyah, Ghaza,
mengatakan, “Sejumlah masalah sederhana sekali, akan segera mengalami
finalisasi bersama Presiden Palestina Mahmud Abbas setelah ia pulang ke
Ghaza pada Senin pekan depan. ” Terkait pertemuan Abbas dengan PM Israel
Ehud Olmert dan pengaruhnya terhadap proses pembentukan pemerintahan
koalisi, Haniyah menerangkan, “Tak ada hubungannya antara pertemuan
Abbas-Olmert di hari Ahad (11/3) dengan pertemuan Haniyah dan Abbas pada
hari Senin (12/3). Menurut Haniyah, pertemuannya dengan Abbas tetap akan
membahas sejumlah masalah nasional yang memang peta pemerintahannya sudah
dijelaskan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, baik faksi-faksi di
Palestina, tokoh-tokoh maupun secara undang-undang.
Haniyah menambahkan, “Semua masalah akan selesai pada pekan depan. Menteri
dalam negeri yang diajukan Hamas juga telah disepakati oleh Presiden
Abbas. ” Haniyah lalu mengarahkan ajakan kepada Uni Eropa yang saat ini
sedang menggelar sidangnya di Brussel, agar menyepakati hasil kesepakatan
Makkah. Haniyah menyampaikan, bahwa kesepakatan Makkah merupakan keinginan
nasional rakyat Palestina. “Setiap kita memiliki harapan agar UE bisa
mengeluarkan putusan untuk menghapus embargo, lalu berinteraksi dengan
pemerintah Palestina mendatang sebagai pemerintahan yang sah mewakili
keinginan Palestina, ” ujarnya.
Dalam kesempatan konfrensi pers itu, Haniyah juga menyinggung tentang
seruan Hamas kepada rakyat Palestina untuk terus menerus melakukan aksi
penolakan tindakan Zionis yang kini masih terus menggali Al-Maghariba,
salah satu pintu akses ke wilayah Masjid Al-Aqsha. (na-str/pic)
