PM Palestina Ismail Haniyah, penerima mandat Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk membentuk pemerintahan baru, menganggap AS masih memakai kaca mata hitam lama dalam memandang masalah Palestina pasca kesepakatan Makkah.
AS, menurut Haniyah, masih bersikap negatif meski sudah tercapai kesepakatan yang baik untuk membentuk pemerintahan koalisi yang disetujui elemen-elemen Palestina.
“Sayang sekali AS tidak mau menyikapi masalah ini kecuali dengan sudut pandang lama yang selalu mengedepankan bahasa pembokotan dan isolasi. Padahal bahasa itu sudah terbukti gagal, ” ujar Haniyah.
Menurut Haniyah, AS seharusnya tahu bahwa rakyat Palestina kini sudah bersatu di bawah sebuah program politik dan pemerintahan koalisi nasional. Karenanya, apa yang ditolak AS terhadap pemerintahan baru tidak logis sama sekali.
“Semua kelompok yang berhimpun di Makkah, telah mengajukan program politiknya secara terbuka dan membuka aktifitas politiknya. Hal ini sangat mungkn bisa merealisir masalah keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Maka kewajiban masyarakat internasional adalah mendukung dan membantu pemerintahan ini yang memang datang dari kesepakatan nasionalnya. ”
Haniyah sendiri sampai saat ini masih sangat optimis dengan terbentuknya pemerintahan koalisi di Palestina, bahkan lebih cepat dari target yang dicanangkan sebelumnya. Ia juga menegaskan, berdirinya pemerintahan koalisi akan mampu membuka blokade ekonomi yang selama ini menjerat rakyat Palestina.
Dalam kesempatan konferensi pers saat membuka rapat Dewan Kementerian Palestina yang ke 44, Haniyah juga menyinggung tentang komunikasi dua arah antara Hamas dan Fatah pasca kesepakatan Makkah yang berjalan dengan baik dan positif.
“Kami bahkan telah melakukan dialog dengan sejumlah faksi Palestina yang lain, dan dialog itu menghasilkan sesuatu yang positif, ” katanya. Termasuk berdialog dengan pimpinan gerakan Jihad Islami, dan Front Rakyat Pembebasan Palestina untuk mewujudkan pemerintahan koalisi. (na-str/pic)
