Muhammad Nizal, anggota Biro Politik Hamas menyebut kelompok yang menamakan diri “Firaq Al-Maut” (Unit Kematian), yang berada di bawah koordinasi sayap pengamanan Presiden Palestina, telah banyak terlibat dalam memicu ketegangan.
Ketegangan itu, antara lain dilakukan dengan sejumlah aksi pembunuhan untuk menjatuhkan pemerintah bentukan Hamas dengan memperburuk imej pemerintahan Islam di mata publik nasional maupun internasional.
Dalam pertemuan bersama dengan sejumlah politisi, pers, dan tokoh di Kairo (20/6), ia menyebutkan bahwa Firaq Al-Maut terlibat melakukan sejumlah agenda untuk memunculkan suasana chaos di Palestina. Masih menurut Nizal, sayap pengawal Presiden Palestina telah membentuk Al-Firaq Al-Maut, khusus untuk melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina agar terjadi instabilitas keamanan, dengan target jatuhnya pemerintahan Palestina di bawah Hamas.
Meski menurut komandan pengamanan Presiden, Rasyid Abu Shabak, Firaq Al-Maut telah dibubarkan dan para anggotanya dimasukkan dalam sayap keamanan palestina, tapi justeru pernyataan yang disampaikan tersebut, justeru memunculkan ketegangan baru. Muhammad Dahlan, menuding petinggi Fatah, anggota Parlemen Palestina, juga disebut-sebut turut terlibat dalam pembuatan kelompok Firaq Al-Maut. Namun demikian hingga kini, Fatah masih menolak keberadaan Firaq Al-Maut dalam organisasi mereka.
Nizal menilai ada dua target yang dikehendaki di balik aksi penangkapan dan pembunuhan aktifis Hamas. Pertama, bahwa Hamas bagaimanapun merupakan ancaman publik yang tidak akan pernah berhasil mengelola pemerintahan. Kedua, seluruh tindakan Hamas dalam pemerintahannya berlawanan dengan perdamaian Oslo tahun 1993, sebagai perundingan bersejarah di mana pihak Palestina memberikan haknya kepada Zionis Israel. Karenanya, apa yang dilakukan Hamas akan gagal.
Ia juga menyebutkan bahwa prestasi Hamas dalam pemilu telah mengejutkan publik dunia dan nasional Palestina. Karenanya, mereka melakukan strategi lain untuk meruntuhkan pemerintahan Hamas dan tidak membiarkan Hamas menjalani roda pemerintahan Palestina. Dan kini, Hamas ditekan untuk mengakui Israel dan menghentikan perlawanan. Tekanan itu bukan agar Hamas menyerah, tapi agar Hamas turun dari pemerintahan Palestina. (na-str/iol)
