Hamas menyatakan menentang pendeklarasian negara Palestina secara sepihak lewat proses di Dewan Keamanan PBB yang digulirkan oleh pemerintahan otoritas Palestina pimpinan Mahmoud Abbas.
Bagi Hamas, melibatkan Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkan negara Palestina merdeka tidak akan memberi makna kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Palestina dan hanya upaya pihak Presiden Mahmoud Abbas untuk menutupi kegagalannya melakukan proses perdamaian bagi rakyat Palestina.
"Deklarasi dengan cara seperti itu tidak bermakna. Tindakan itu semata-mata bertujuan untuk mengabaikan hasil-hasil perjuangan kelompok perlawanan di Palestina terhadap penjajah Israel," kata Salah Al-Barwadeel, pemimpin senior Hamas di Gaza.
Dalam keterangan persnya di Gaza, Senin (16/11), Barwadeel menyatakan, jika ingin mendeklarasikan negara Palestina merdeka, penjajahan Israel di bumi Palestina harus dihentikan dulu. "Mendeklarasikan sebuah negara yang luasnya hanya 20 persen dari seluruh wilayah Palestina, bukan solusi dan dunia akan menolak untuk memberikan pengakuan. Yang harus dilakukan Palestina adalah, memfokuskan diri membebaskan seluruh tanah Palestina dengan kekuatan sendiri, dengan perlawanan terhadap penjajah," tukas Barwadeel.
Ia menambahkan, keinginan untuk mendeklarasikan negara Palestina merdeka secara sepihak pernah dicetuskan oleh mantan pemimpin Palestina, Yaser Arafat pada tahun 1988. Jika memang negara Palestina merdeka ingin dideklarasikan, kata Barwadeel, jangan cuma meliputi wilayah Tepi Barat dan Gaza saja. "Mengapa tidak mendeklarasikan negara Palestina yang wilayahnya membentang dari kawasan Laut Mediterania sampai sungai Yordan?" tandasnya.
"Pendeklarasian negara Palestina merdeka, juga harus menjamin pembebasan wilayah Yerusalem dan hak kembalinya para pengungsi Palestina," sambung Barwadeel. (ln/IMEMC/arabnews)
