Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menyatakan tidak akan mengakui pemerintah konsensus nasional jika Presiden Mahmoud Abbas menghapus Kementerian Tahanan Palestina.
Pernyataan resmi ini dikeluarkan Hamas pada Minggu (01/06) malam untuk membantah adanya desas-desus kesepakatan dengan Presiden Abbas yang akan mengumumkan pemerintah konsensus nasional hari Senin (02/06) ini.
Dalam pernyataannya, jubir Hamas Sami Abu Zuhri mengatakan “komunikasi antar faksi Palestina masih akan menemukan solusi dari masalah ini. Dalam pertemuan terakhir, Hamas dan Fatah telah menyapakati untuk tetap mempertahankan Kementerian Tahanan dan menunjuk seseorang untuk menempati jabatan tersebut.
Menurut Abu Zuhri “Hamas telah mengajukan usul kepada Presiden Abbas untuk menggabungkan Kementerian Tahanan ke dalam Kementerian lain dan menunda pembentukan badan khusus independen untuk urusan tahanan Palestina di luar pemerintahan.”
Seorang petinggi senior Hamas, Tawfiq Abu Naim, mengatakan “Kami tidak dapat menerima pemerintah konsensus nasional tanpa kehadiran Kementerian tahanan Palestina, karena kementerian Tahanan yang di bentuk mendiang Presiden Yasser Arafat menjadi faktor pendukung bagi para tahanan dan keluarga mereka.”
Perlu diketahui bahwa pengumuman penghapusan Kementerian Palestina dilakukan sepihak oleh otoritas pemerintah Fatah, yang menyebabkan tertundanya pengumuman pemerintah konsesus Palestina selama 2 pekan kedepan. (Aljazeera/Ram)
