.jpg?w=1140&ssl=1)
Hamas meminta sayap keamanan pemerintahan Abbas di Ramallah, untuk tidak mengusik persenjataan milik organisasi perlawanan Palestina.
Menurut mereka sikap diam putra-putra Palestina yang terus angkat senjata melawan Zionis selama ini terhadap berbagai kejahatan pemerintahan Abbas, tidak akan berumur panjang. Kelak, mereka akan keluar dan bangkit dari sikap diamnya karena mereka selama ini berusaha menahan diri.
“Ketika itulah, tidak akan ada lagi gunanya perkataan penyesalan atau kekecewaan, ” tandas Hamas.
Pernyataan Hamas yang disampaikan oleh Palestine Information Center menyebutkan bahwa Presiden Palestina Mahmud Abbas adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas ragam kejahatan yang dilakukan sayap militernya di Tepi Barat dengan menangkap dan melakukan teror terhadap para pejuang Palestina dan aktifis perlawanan Palestina yang selama ini melakukan serangan ke sejumlah target Zionis Israel.
“Kejahatan demi kejahatan itu semakin mengungkapkan kesatuan tim rahasia itu kemudian menjebloskan para aktifis perlawanan ke penjara Israel setelah sebelumnya mereka ditangkap dan ditahan di penjara Palestina, ” demikian bunyi pernyataan Hamas.
Menurut Hamas lagi, penolakannya terhadap sikap diam berbagai elemen perjuangan Palestina selama ini, adalah karena mungkin mereka melihat masalah itu hanya dengan satu mata saja dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di Tepi Barat, berupa penangkapan dan perang keji yang dilakukan aparat keamanan di Ramallah terhadap para pejuang Paletina. Hamas memang menyayangkan sikap diam elemen perjuangan Palestina terhadap kasus penangkapan massal, penembakan dan kasus peledakan bom di sejumlah jalan dan pasar, yang diduga kuat dilakukan oleh oknum sayap keamanan di Tepi Barat.
Hamas meminta dunia untuk terus menekan Pemerintahan Abbas di Tepi Barat agar menghentikan sikap menangkap pejuang Palestina di Tepi Barat. Penangkapan itu, menurut Hamas, dilakukan terus menerus secara bergantian antara aparat keamanan Tepi Barat dan di waktu yang lain oleh tentara Israel.
“Perlawanan bersenjata untuk mengusir penjajah mempunyai hak yang sah dan diakui oleh seluruh undang-undang dan hukum internasional. Presiden atau menteri tidak mempunyai hak untuk melucuti rakyat Palestina dari hak perlawanan mereka selama tanah Palestina masih diduduki oleh penjajah Israel. Kecuali bila Abbas, Fayadh dan Menteri Dalm Negeri mereka melihat bahwa keberadaan Israel di Palestina sudah menjadi teman dan bukan musuh atau penjajajah, ” tulis Hamas dalam pernyataannya. (na-str/pic)
