.jpg?w=1140&ssl=1)
Hamas mengingatkan otoritas Palestina pimpinan Mahmud Abbas agar tidak seenaknya menggelar pemilu Palestina di Tepi Barat dan mengabaikan wilayah Gaza. Jika hal itu terjadi, maka pemerintahan Abbas telah melakukan "kejahatan nasional."
Hal tersebut ditegaskan oleh Perdana Menteri dari Hamas di Gaza, Ismail Haniyah pada para wartawan, Rabu (2/9). "Kalau Ramallah menggelar pemilu di Tepu Barat dan tidak melibatkan Gaza, maka tindakan itu merupakan kejahatan politik dan kejahatan nasional," tukas Haniyah.
Ia mengatakan, pemilu adalah bagian dari kesepakatan nasional dan bukan kesepakatan antara Ramallah (pemerintahan Abbas) dengan pihak luar. "Saya harapa tidak seorang pun yang menggelar pemilu semacam itu, karena akan menimbulkan konsekuensi yang sulit bagi persatuan Palestina dan faksi-faksi di dalam negeri," tegas Haniyah.
Pertikaian antara faksi Hamas dan Fatah, pimpinan Mahmud Abbas yang pecah tahun 2007, membuat kekuasaan di Palestina terpecah dua. Hamas berkuasa di Gaza dan Mahmud Abbas yang mendapat dukungan dari negara-negara Barat berkuasa di Tepi Barat. Pertikain antara keduanya dipicu oleh pemecatan sepihak yang dilakukan Abbas terhadap Haniyah yang kala itu menjabat sebagai perdana menteri Palestina setelah Hamas memenangkan pemilu di negeri itu.
Belakangan, Fatah dan Hamas mencoba bernegosiasi dengan mediasi Mesir untuk melakukan rekonsiliasi dan mencapai kesepakatan persatuan nasional untuk membuka jalan bagi pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu parlemen tahun depan. Tapi perundingan yang sudah beberapa kali digelar belum menampakkan titik terang. (ln/iol/YN)
