Pemerintahan Palestina manapun yang tidak mendapat pengesahan oleh Dewan Legislatif Palestina (PLC) maka pemerintahan tersebut adalah pemerintahan yang ilegal, kata juru bicara Hamas – fauzi Barhum dalam sebuah pernyataannya menanggapi sebuah informasi yang bocor pada rabu kemarin yang mengindikasikan bahwa Mahmud Abbas akan membentuk pemerintahan baru sementara pada sepuluh hari kedepan.
Barhum mengatakan kepada Ma’an bahwa pemerintahan baru yang mana pun akan menjadi ‘reproduksi’ dari pemerintahan sementara yang sekarang dan hanya akan memperdalam divisi internal dari pemerintahan tersebut.
Dia mengatakan Hamas sama sekalu tidak akan mendukung pemerintahan sementara yang baru yang tidak melalui pengesahan dari dewan legislatif Palestina (PLC).
Selain itu Barhum juga mengatakan bahwa ada sedikit kemajuan pada persoalan pemilu dan persoalan PLO selama putaran terakhir pembicaraan, dan telah disepakati bahwa perwakilan proposional tidak akan digunakan pada pemilu mendatang.
Baik profil pemerintahan baru maupun keamanan, tambah Barhum, sudah ditunda sampai sidang berikutnya yang akan berlangsung pada pertengahan Mei sesuai dengan rekomendasi dari Mesir.(fq/mna)
