Hamas menyatakan siap memenuhi undangan Mesir untuk bertemu dengan pihak Fatah di Kairo pada 9 November mendatang, untuk membicarakan tentang persatuan Palestina.
Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan, pihaknya sudah menerima draft yang isinya mengenai visi Mesir tentang rekonsiliasi di Palestina, diantaranya seruan untuk melakukan dialog penuh antara faksi-faksi di Palestina pada bulan November.
"Hamas tidak ada masalah untuk menghadiri pertemuan itu, dan kami menjadi pihak yang pertama kali menyerukan dialog antara semua elemen di Palestina guna mengakhiri konflik internal," ujar Barhoum.
Pejabat senior Hamas lainnya, Usamah Hamdan menambahkan, beberapa anggota Hamas akan hadir dalam pertemuan yang digagas Mesir. "Perlu kerja kera untuk membuat draft yang disusun oleh Mesir menjadi sebuah proposal yang bagus bagi rakyat Palestina," kata Hamdan.
Ia juga mengatakan Abu Mazen (Mahmud Abbas-Presiden Palestina) tidak mau menghadiri pembicaraan langsung antara Hamas dan Fatah, atau pertemuan yang melibatkan semua faksi di Palestina. Menurutnya, sikap Fatah sangat negatif dan tidak banyak membantu upaya persatuan di Palestina.
Sementara anggota parlemen Palestina dari Fatah, Dr Abdallah Abdallah menyatakan bahwa Mesir sudah menyerahkan draft rekonsiliasi Palestina pada 13 faksi yang ada di Palestina. Namun ia tidak bisa memastikan apakah Fatah mau menghadiri pertemuan yang digagas Mesir.
Presiden Palestina Mahmud Abbas menyerukan pembentukan pemerintahan nasional bersatu yang independen secara politik, untuk membuka jalan bagi pelaksanaan pemilu pada waktu yang sudah disepakati. Dan seruan Abbas ini tercermin dalam draft rekonsiliasi yang dibuat Mesir.
Laporan al-Jazeera menyebutkan, draft itu ibarat peta jalan menuju rekonsiliasi nasional rakyat Palestina dan ada beberapa poin yang sudah pernah disebutkan dan disetujui baik oleh Fatah maupun Hamas, serta faksi-faksi di Palestina lainnya. Yang jadi permasalah adalah detil dari poin-poin tersebut yang masih membutuhkan konsensus dari semua faksi.
Salah satu poin rekonsiliasi itu adalah, pembentukan pasukan keamanan Palestina yang independen dengan bantuan negara-negara Arab dan kerjasama Hamas dengan Palestine Liberation Organization (PLO) yang diketuai Mahmud Abbas, yang akan bertanggung jawab atas negosiasi dengan Israel.
Poin lainnya yang masih membutuhkan persetujuan semua faksi adalah, pembentukan pemerintahan hasi konsensus nasional yang bisa mengakhiri blokade internasional di Jalur Ghaza, persiapan untuk pemilihan presiden dan pemilihan anggota parlemen. (ln/aljz)
