Musa Abu Marzuq, wakil ketua biro politik Hamas meminta Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk mencabut kembali keputusannya memilih Muhammad Dahlan sebagai konsultan keamanan nasional untuk Presiden.
“Saya berharap Abbas mencabut kembali keputusannya yang telah menetapkan Dahlan sebagai konsultan keamanan nasional. Undang-undang Palestina tak membolehkan wakil dewan parlemen menduduki posisi eksekutif, ” ujar Abu Marzuq.
Ia menambahkan, “Bagaimana Dahlan bisa menduduki posisi legislatif dan eksekutif secara bersamaan? Padahal kita tahu anggota parlemen bertugas mengevaluasi pemerintah dan eksekutif. Apakah Dahlan akan mengevaluasi dirinya sendiri?"
Sedangkan pada Dahlan, Abu Marzuq mengatakan, “Saya peringatkan Dahlan bahwa Jibril Ragub telah meninggalkan jabatannya sebagai konsultan keamanan nasional sebelum pemilu legislatif yang lalu, sehingga ia bisa terlibat dalam pemilu. ”
Seperti diketahui, Abbas mengeluarkan putusannya hari Ahad (18/3) untuk memilih Dahlan sebagai konsultan keamanan nasional Presiden. Pemilihan Dahlan hanya berjarak satu hari setelah pemerintah koalisi baru Palestina mendapat legitimasi politik dari dewan parlemen.
Masalah pemilihan Dahlan sebagai konsultan keamanan, bukan hanya pada proses hukum dan undang-undang, tapi kegusaran banyak pihak terhadap posisi Dahlan, bila ia menjabat konsultan keamanan, terkait track record Dahlan selama ini.
Dahlan, menurut Hamas adalah orang yang paling bertanggung jawab atas berbagai upaya pembunuhan tokoh-tokoh Hamas. Termasuk upaya pembunuhan atas Haniyah saat ia pulang dari kunjungan luar negeri tahun lalu dan melewati jembatan Rafah di Ghaza.
Dahlan juga dituding paling bertanggung jawab atas aksi mengkoordinir kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Hamas. Dalam kasus ini, Dahlan sendiri yang sesumbar mengatakan bahwa dirinyalah yang akan memimpin aksi kudeta menggulingkan Hamas. (na-str/iol)
