Perangkat perantara penyaluran dana bantuan internasional telah diusulkan Uni Eropa ke tim Kuartet, mediator perdamaian Timur Tengah. Mekanisme penyaluran ini diupayakan tidak melalui pemerintah yang dipimpin Gerakan Perlawanan Islam Hamas.
Pemerintah Palestina sendiri menyambut baik proposal Uni Eropa yang berupaya meringankan penderitaan rakyat Palestina. Hanya saja pihaknya tetap menyayangkan karena mekanisme tersebut telah melampaui tugas dan wewenang pemerintah, dan itu bisa menimbulkan banyak masalah.
Jurubicara Uni Eropa mengatakan, dalam pertemuan di Brusel, Jum’at (15/5), Dewan Eropa telah menyetujui usulan pembuatan “mekanisme internasional sementara” sebagai perangkat perantara untuk menyalurkan bentuan internasional ke Palestina tanpa melalui pemerintahan Hamas.
Menurut jubir Komisariat Uni Eropa, pihaknya sudah “sangat dekat sekali” untuk mendapatkan persetujuan dari tim Kuatet yang terdiri dari PBB, Uni Eropa, Amerika dan Rusia. Uni Eropa menyatakan bahwa tujuan pembentukan “mekanisme internasional sementara” ini adalah untuk mencairkan bantuan ke orang-orang Palestina pada akhir Juli 2006 nanti.
Menanggapi usulan Uni Eropa ini, Washington menyatakan pihaknya kini tengah mempelajari sebagian isi proposal tersebut. Namun Condaleezza Rice menegaskan keyakinannya dalam waktu dekat akan tercapai solusi. Saya yakin dalam waktu dekat kami dapat mencapai kesepakatan utama mengenai hal tersebut,” kata Rice. Menlu Amerika ini menambahkan, “Yang terpenting adalah adanya perantara bagi para donatur untuk mengatasi kebutuhan bangsa Palestina tanpa melibatkan pemerintahan Hamas.”
Melampaui Wewenang Pemerintah
Pemerintah Palestina sendiri menyambut baik sikap Uni Eropa yang berupaya meringankan penderitaan rakyat Palestina. Hanya saja pihaknya memberikan catatan soal “mekanisme sementara” yang diusulkan Eropa, karena dinilai telah melampaui tugas dan wewenang pemerintah yang dipimpin gerakan Hamas.
Juru bicara pemerintah Palestina Dr. Ghazi Hamad mengatakan, “Pemerintah Palestina menyambut baik sikap Eropa untuk meringankan penderitaan bangsa Palestina dan meneruskan program bantuannya.”
Ghazi menambahkan, “Uni Eropa merasa bertanggungjawab atas bencana, penderitaan dan memburuknya kondisi kehidupan di tanah Palestina. Untuk itu mereka berupaya mencari jalan keluar dari krisis ini. Namun hawa tekanan dan provokasi terhadapnya terasa sangat besar.”
Meski demikian, Ghazi menyatakan pemerintahnya memiliki catatan (kritik) tentang “mekanisme sementara” tersebut. “Kami memiliki catatan terhadap mekanisme yang melampaui wewenang dan tugas pemerintah Palestina ini. Pemerintahan Palestina saat ini di pimpin oleh pemerintah yang terpilih dan mewakili bangsa Palestina. Untuk itu, tindakan melampaui wewenang pemerintah bisa menciptakan banyak permasalahan. Kami menyayangkan sikap Eropa seperti ini,” tegas Ghazi.
Untuk itu, pemerintah Palestina berharap bisa terus berhubungan dengan Uni Eropa “secara alami dan resmi”. Karena, menurut Ghazi, pemerintah lah yang paling mampu menyalurkan dana ini kepada yang berhak melalui cara dan mekanisme yang bersih dan transparan, serta mendapatkan pemantauan secara menyeluruh dari sisi menejemen dan keuangan.
Ghazi menegaskan, pemerintah akan melihat dulu bagaimana masalah ini akan dilaksanakan dan bagaimana prakteknya. (was/iol)
