Hamas tidak akan menerima perjanjian yang berisi pengakuan terhadap negara Zionis Israel, kata salah seorang anggota delegasi dari gerakan ini untuk negoisasi di Kairo, berkaitan dengan pembentukan pemerintahan transisi Palestina.
Pemimpin senior Hamas – Ismail Radwan membuat pernyataan tersebut yang dikirimkan ke Ma’an. Dia juga mengatakan bahwa terdapat sejumlah masalah yang belum bisa diselesaikan dalam perundingan, termasuk platform politik dari pemerintah yang akan dibentuk nanti, pemilu, restrukturisasi PLO dan reformasi lembaga-lembaga yang ada di tepi barat.
Dia juga mengatakan bahwa komite tertinggi dari para pemimpin Palestina akan melanjutkan diskusi sampai tercapai kesepakatan berkaitan dengan "Pelayanan terhadap kepentingan rakyat Palestina.
Radwan mempersilahkan gerakan Fatah untuk memperlihatkan keluesannya terhadap tuntutan Hamas.
Amerika Serikat sendiri telah mengatakan bahwa mereka akan memboikot sebuah pemerintahan Palestina yang tidak secara eksplisit mengakui negara Zionis Israel sebagai negara yang ‘SAH’, sebagaimana yang dilakukan pemerintahan Palestina bersatu yang dibentuk tahun 2007 lalu.
Para delegasi untuk ke lima peringkat rendah-komite negosiasi yang secara khusus dari sebuah perjanjian rekonsiliasi mulai meninggalkan Kairo pada hari Selasa kemarin.
Mesir sebagai perantara negoisasi di Kairo dianggap paling dekat kepada faksi-faksi di Palestina serta telah mencoba menjadi fasilitator persatuan rakyat Palestina hampir dua tahun.(fq/mna)
