Juru bicara gerakan perlawanan Islam Hamas, mengatakan pada hari Rabu kemarin bahwa faksi-faksi pejuang Palestina telah menyetujui syarat-syarat pembentukan sebuah pemerintahan persatuan nasional.
Fawzi Barhoum yang merupakan juru bicara Hamas menambahkan bahwa pemerintahan tersebut akan dibentuk setelah pemilihan umum, meskipun tanggal akhirnya belum ditentukan.
Dalam pernyataannya kepada Ma’an, Barhoum juga mengatakan bahawa "telah ada kesepakatan mengenai bentuk pemerintahan berikutnya," dan hal itu akan menjadi satu kesatuan nasional dan akan menjadi pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya.
Dia mengatakan para pejabat Palestina di Kairo sedang mempelajari tentang berbagai masalah berkaitan dengan komposisi politik dan soal kementerian.
Barhoum menambahkan bahwa komite koordinasi tertinggi telah melanjutkan diskusi dan pertemuan pada hari rabu kemarin di Kairo dengan seluruh keseriusan demi kepentingan bersama bagi masalah rakyat Palestina berkaitan dengan kendala-kendala yang belum terselesaikan termasuk persoalan pemerintahan, keamanan dan pemilihan umum. Dan semua hal tersebut diharapkan akan segera diselesaikan dalam pertemuan itu.
Berbicara tentang keamanan file, Barhoum mengatakan, "Persoalan ini masih dalam diskusi yang dilakukan oleh komite koordinasi tertinggi untuk mengumpulkan pandangan dari setiap orang.
Berkaitan dengan undang-undang pemilu, Barhoum menekankan bahwa ada perbedaan pandangan mengenai sistem, di mana Hamas ingin memberikan kesempatan untuk semua warga Palestina berpartisipasi dalam proses pemilihan umum berdasarkan sebuah sistem campuran.(fq/mna)
