Gerakan Islam Hamas menyalahkan AS dan Israel atas kebuntuan yang tengah berlangsung antara gerakan perlawanan islam Hamas dan saingannya partai Fatah.
"Intervensi AS di kawasan ini, isu pembicaraan tidak langsung, melarang warga dari menerima paspor, dan mengepung mereka di Gaza, telah membuat kesepakatan persatuan antara Fatah dan Hamas menjadi semakin sulit sekarang dan dalam waktu dekat," kata jurubicara Hamas Ismail Radwan mengatakan kepada sebuah kantor berita pada hari Rabu kemarin (21/7).
Pejabat senior Hamas ini mengatakan gerakan Islam Hamas sudah siap untuk menandatangani kesepakatan tetapi mengatakan kebijakan berlanjut Israel di wilayah ini mengulur upaya rekonsiliasi.
Radwan mengatakan Hamas juga telah menyiapkan untuk adanya kemungkinan sebuah komite faksi independen untuk menyelidiki tuduhan Fatah bahwa pemerintah Hamas di menahan petinggi politik Fatah.
Dia juga meminta pimpinan Fatah di Tepi Barat untuk bergerak menghentikan praktek-praktek kebijakan ‘menekan’ di Tepi Barat, seperti menghentikan penerimaan paspor dan memperketat pembatasan di Gaza.
"Fatah juga harus menghentikan kebijakan dari mengejar pemimpin Hamas dan mengakhiri kerjasama yang terbuka dengan pihak keamanan Israel."
Pada hari Senin lalu, Fatah menuduh pasukan keamanan Gaza telah membatasi gerakan anggota Dewan Revolusi dengan melarang mereka bepergian ke pertemuan partai di Tepi Barat.
Perpecahan antara kedua faksi memuncak dalam upaya kudeta Fatah melawan pemerintah Hamas yang dipilih secara demokratis.
Hal ini memaksa Hamas untuk membatasi kekuasaan Fatah di Jalur Gaza meski Hamas menyapu kemenangan dalam pemilu 2006, sementara Fatah membentuk pemerintah sendiri di Tepi Barat.(fq/prtv)
