Pertemuan antara faksi-faksi di Palestina yang berlangsung di Kairo, Mesir hari Kamis kemarin menghasilkan kesepakatan untuk membentuk pemerintahan bersatu pada akhir Maret mendatang, yang diterima oleh dunia internasional.
Untuk itu, dalam pertemuan tersebut langsung dibentuk lima komite yang akan menangani berbagai hal tentang formasi pemerintahan bersatu yang akan dibentuk, seperti pembangunan kembali institusi-institusi pemerintahan, pembentukan lembaga pemilu presiden dan legislatif, rekonsiliasi dan masalah aparat keamanan termasuk pembebasan seluruh tahanan politik di Jalur Gaza dan Tepi Barat.
"Komite ini akan menyelesaikan tugasnya dan pemerintahan Palestina bersatu akan terbentuk pada akhir bulan Maret," kata Jamil al-Majdalawi, dari faksi Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP). Sementara para mediator dari Mesir berharap pemerintahan bersatu di Palestina sudah terbentuk sebelum pertemuan tingkat tinggi negara-negara Arab di Qatar akhir Maret mendatang.
Dalam keterangan pers bersama usai pertemuan, pejabat senior Fatah Ahmad Qurei mengatakan bahwa kesepakatan untuk membentuk pemerintahan bersatu merupakan bentuk tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat Palestina dan kepentingan nasional.
Seluruh faksi yang ikut serta dalam pertemuan di Kairo mengungkapkan harapannya bahwa pemerintahan bersatu nantinya bisa kembali membangun Jalur Gaza yang hancur lebur oleh agresi brutal Israel bulan Januari kemarin.
Belum ada kejelasan akan seperti formasi kabinet pemerintahan bersatu ini dan bagaimana sikap mereka terhadap isu Israel. Pihak Hamas, sebagai salah satu faksi terbesar dan memenangkan pemilu di Palestina menegaskan bahwa mereka menolak untuk menghentikan perlawanan terhadap Israel. Sedangkan Fatah menyatakan tetap akan memilih jalan negosiasi dengan Israel.
Laporan Al-Jazeera juga menyebutkan bahwa Hamas menolak pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2010, karena Hamas tidak mau memberikan perpanjangan mandat pada Presiden Mahmud Abbas. Meski demikian, menurut Al-Jazeera Hamas mau berkompromi tentang penentuan jadwal pemilu. (ln/aljz/aby)
