Ehud Barak, menteri perang Israel, telah menginstruksikan Salam Fayyad, perdana menteri otoritas pemerintah Palestina yang tidak sah di Ramallah, untuk mengencangkan ikatan di Jalur Gaza melalui tindakan secara bertahap dengan mengurangi pembayaran untuk BBM industri pembangkit listrik satu-satunya di Gaza, radio Israel mengatakan pada hari Sabtu kemarin (10/4).
Mengutip pernyataan seorang pejabat senior di kantor Barak mengatakan bahwa permintaan Barak tersebut difokuskan pada menghentikan pembayaran bahan bakar yang dipasok oleh Israel yang didanai oleh Uni Eropa.
Siaran radio itu mengatakan bahwa langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan penderitaan warga Palestina di jalur Gaza dan dimasukkan ke dalam bagian strategi untuk mencegah pemogokan yang dilancarkan oleh para tahanan Palestina di penjara-penjara pendudukan Israel.
Sementara itu, Tahir Al-Nunu, juru bicara pemerintah Hamas yang sah Palestina di Gaza, mengatakan dalam konferensi pers bersama dengan Kanaan Ubaid, wakil direktur otoritas energi, pada hari Sabtu kemarin bahwa Fatah bertanggung jawab atas pemadaman listrik di Gaza.
Dia mengatakan bahwa pemerintah yang didominasi Fatah di Ramallah mencuri uang yang disumbangkan oleh Uni Eropa untuk membiayai pengiriman bahan bakar ke Gaza dan sebagian uang juga dipakai oleh mereka untuk meningkatkan gaji pejabat pemerintahan otoritas Palestina.
Ubaid mengatakan bahwa penurunan secara konstan bahan bakar ke Gaza adalah sebuah hukuman "kolektif" dan selaras dengan kebijakan pemerintahan pendudukan Israel dalam memblokade Gaza.
Ubaid mengatakan dalam sebuah pernyataan pers sebelumnya bahwa anggaran perusahaan listrik Gaza dipantau oleh Uni Eropa.
Dia mengatakan bahwa dengan penutupan stasiun pembangkit listrik Gaza dan terganggunya fungsi jaringan listrik dari Israel menyebabkan kekurangan listrik di Gaza hingga mencapai 70%.
Dia meminta Liga Arab dan organisasi konferensi Islam untuk campur tangan dan melindungi Gaza dari konsekuensi dari krisis listrik saat ini.(fq/pic)
