Pembangunan pemukiman Israel di jajahan Yerusalem timur adalah bagian dari sebuah strategi yang bertujuan mencegah Kota Suci tersebut dijadikan ibukota dua negara bagian, laporan internal Uni Eropa (UE) mengatakan hari Rabu kemarin.
Dalam Laporan Yerusalem tahun 2012, yang disaksikan pula oleh AFP, Uni Eropa mengatakan bahwa pembangunan pemukiman Yahudi memberikan “satu ancaman terbesar bagi solusi dua negara bagian tersebut.”
Laporan mendeskripsikan pembangunan pemukinan Israel di Yerusalem timur: “sistematis, terencana dan provokatif”, sera menyalahkan negara bagian Yahudi atas pengambilan keputusan politik yang mengancam solusi bagi kedua negara bagian tersebut.
Hubungan Israel dan Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir sangat memanas, dengan ketidaksenangan UE atas rencana Israel untuk membangun lebih dari 5.000 rumah pemukim di seluruh daerah jajahan tersebut.
Ditulis oleh pimpinan misi UE di Yerusalem dan Ramallah, laporan tersebut menunjukkan pembangunan di tiga wilayah selatan – Har Homa, Gilo dan Givat HaMatos – yang sekaligus menjadi “rencana paling signifikan dan bermasalah.”
“Pembangunan tiga wilayah pemukiman tersebut adalah bagian dari strategi politik yang bertujuan menghalau Yerusalem untuk menjadi ibukota bagi kedua negara bagian,” ungkapnya.
“Jika tingkat kecepatan aktivitas pendudukan wilayah selatan Yerusalem konstan seperti sekarang, penghalang efektif antara Yerusalem dan Betlehem mungkin akan selesai pada akhir 2013, membuat kemungkinan solusi kedua negara bagian menjadi sulit dicapai, atau bahkan sama sekali tidak terjadi.”
Israel merebut Yerusalem timur saat Perang Enam Hari tahun 1967, dan kemudian mendudukinya dalam sebuah pergerakan yang sebelumnya tidak diketahui komunitas internasional.
Namun Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota dari tanah yang dijanjikan, dan mereka – beserta komunitas internasional – menganggap pembangunan pemukiman di Yerusalem Timur dan Tepi Barat sebagai sebuah pelanggaran hukum internasional.
UE telah sarankan 27 negara anggota untuk “mencegah” seluruh transaksi keuangan yang mendukung aktivitas kependudukan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat, laporan internal menyebutkan pada Rabu kemarin. (DS/al-arabiya)
