Palestina akan mengambil jalan pintas untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Juru runding Palestina Saeb Erekat menyatakan, Dewan Keamanan PBB harus didesak segera mengakui negara Palestina merdeka dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, karena AS yang selama ini mencoba berperan sebagai mediator perdamaian, tidak bisa diandalkan lagi.
Erekat seperti dilansir Radio Militer Israel mengatakan ia sudah tidak percaya lagi bahwa AS dan Israel serius dengan ide solusi dua negara. Faktanya, AS gagal menekan Israel untuk menghentikan pembangunan pemukiman ilegalnya di wilayah Palestina yang menjadi ganjalan bagi proses perdamaian selanjutnya.
"Kami sudah muak dengan cara kalian (AS dan Israel) membuang-buang waktu. Kami sudah sampai pada keputusan untuk membawa persoalan ini langsung ke Dewan Keamanan PBB dan meminta pengakuan terhadap negara Palestina merdeka berdasarkan kesepakatan perbatasan tahun 1967, dengan Al-Quds (Yerusalem) sebagai ibukotanya," tandas Erekat.
Menurut Erekat, Israel tetap ingin menjajah Palestina dan tidak berniat untuk kembali ke meja perundingan, karena Israel menolak mematuhi tuntutan dunia internasional agar menghentikan seluruh aktivitas pembangunan pemukimannya.
Hal serupa dilontarkan pejabat perdana menteri Palestina Salam Fayyad yang mengecam "kekeraskepalaan Israel" sebagai penghambat proses perdamaian dan terwujudnya negara Palestina merdeka. Dalam keterangan persnya di Ramallah hari Minggu kemarin, Fayyad menegaskan bahwa Palestina akan menyiapkan institusi-institusi negara sebagai persiapan untuk mendeklarasikan negara Palestina merdeka dalam dua tahun ini.
"Negara Palestina merdeka adalah tuntutan seluruh rakyat Palestina. Mereka punya untuk memiliki tanah air mereka. Komunitas Internasional harus memberikan perhatian pada hak-hak rakyat Palestina, mereka harus menghentikan penjajahan Israel dan memberikan jaminan pada kami untuk menentukan nasib sendiri. Dunia internasional tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan penjajah untuk mewujudkan harapan-harapan itu," papar Fayyad seperti dikutip kantor berita Ma’an.
Israel langsung bereaksi atas pernyataan dua pejabat Palestina itu. Rejim Zionis itu mengancam jika Palestina berani mendeklarasikan negara merdeka secara sepihak. "Setiap tindakan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Rakyat Palestina harus tahu bahwa keputusan sepihak akan menghasilkan apapun yang menjadi harapan mereka," ancam Silvan Shalom, wakil perdana menteri Israel pada surat kabar Yediot Aharonot.
Sementara, Menteri Infrastruktur Israel Uzi Landau mengancam akan merebut wilaya-wilayah Palestina di Tepi Barat dimana sudah dibangun pemukiman Yahudi, jika Palestina mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka.
Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak tak kalah keras melontarkan ancaman. "Siapa pun yang melakukan tindakan sepihak akan menghadapi resiko kehilangan komponen-komponen vitalnya. Tanpa kesepakatan perdamaian, Israel akan mendapatkan dukungan internasional dan tuntutan bagi berdirinya dua negara akan makin menguat," katanya yakin. (ln/iol/prtv)
