Cari Dukungan Dunia Arab, Bush Kaji Segera Deklarasikan Negara Palestina

Selama sepekan ini ada ada rumor yang berkembang di kalangan pejabat di Washington bahwa Presiden AS, George W. Bush sedang mempertimbangkan rencana untuk mendeklarasikan negara Palestina merdeka dengan perbatasan-perbatasan yang bersifat sementara, pada akhir tahun 2007.

Adalah surat kabar Forward yang berbasis di New York, yang pertama kali menurunkan laporan itu, bahwa pemerintahan Bush sedang mengkaji kemungkinan untuk mendeklarasikan berdirinya negara Palestina.

Bush melakukan hal itu, karena ingin menunjukkan bahwa dirinya sudah membuat kemajuan dalam diplomasinya guna mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab yang moderat dalam upaya menstabilkan situasi di Irak.

Untuk itu, Bush kabarnya akan melobi Kongres agar menyetujui bantuan langsung sebesar 100 juta dollar yang akan disalurkan ke Presiden Palestina, Mahmud Abbas. Sebelumnya, beredar kabar bahwa bantuan itu sengaja diberikan pada Abbas, untuk memperkuat posisi Abbas agar bisa menumbangkan pemerintahan Hamas.

Rencana Bush untuk mengakui berdirinya negara Palestina, sebenarnya bukan hal yang istimewa. Karena dalam kesepakatan Peta Jalan Damai antara Palestina-Israel yang dimediasi oleh tim kuartet; Rusia, AS, Uni Eropa dan PBB, disebutkan tentang pendirian negara Palestina dengan perbatasan-perbatasan yang bersifat sementara, pada akhir tahun 2005. Namun aksi-aksi kekerasan antara Israel-Palestina disebut menjadi kendala perwujudan kesepakatan itu.

Lebih lanjut surat kabar Forward menyebutkan bahwa rencana konsep negara Palestina dengan perbatasan sementara itu, berdasarkan pada fase kedua kesepakatan Peta Jalan Damai.

"Seorang sumber diplomat, yang ikut rapat dengan sejumlah pejabat pemerintah saat membahas wacana negara Palestina dengan perbatasan sementara mengatakan, minggu ini akan menjadi minggu yang paling penting dari rencana itu, di mana Presiden Bush akan mewujudkan ambisinya tentang solusi dua negara dalam waktu yang dianggap tepat," demikian tulis Forward edisi akhir pekan kemarin.

Forward juga menulis, "Jika diimplementasikan, rencana itu juga akan mendorong dukungan bagi AS dari negara-negara Arab yang moderat dan kemungkinan mereka akan membantu upaya Irak menstabilkan situasi di Irak,"

Sementara sumber-sumber di Kongres pada para wartawan mengungkapkan, sebelum Hamas menang pemilu pada bulan Januari lalu, Bush sudah meminta anggota Kongres untuk menyetujui bantuan langsung bagi pihak otoritas Palestina. Bantuan itu akan diberikan untuk Fatah yang mengendalikan pasukan keamanan di Palestina, khususnya pasukan pengawal Presiden Abbas.

Selain itu, uang bantuan tersebut juga akan digunakan untuk membayar perlengkapan dan gaji para pegawai negeri, dan bukan untuk membeli persenjataan. "Senjata-senjata untuk pasukan keamanan akan disediakan oleh Mesir dan Arab Saudi," tulis Forward mengutip pernyataan sumber-sumber yang tahu tentang rencana itu.

Tentu saja, jika rencana penggunaan bantuan itu diketahui publik akan menimbulkan dampak, antara lain bahwa AS sudah ikut campur tangan dalam konflik Palestina-Israel. AS melakukan langkah-langkah untuk memperkuat Fatah dan melemahkan Hamas, termasuk langkah untuk menumbangkan pemerintahan Hamas.

Entah konspirasi apalagi yang akan dilakukan AS. Tapi dalam seminar yang digelar Menlu AS, Condoleezza Rice pekan kemarin-menurut sumber-sumber Israel-Rice meminta para pakar yang selama ini terlibat dalam kebijakan Timur Tengah untuk membuat ide-ide yang lebih segar dan kreatif guna mengkonsolidasikan kebijakan baru AS di Timur Tengah.

Kebijakan baru itu, disebut-sebut sebagi langkah untuk mencari alternatif lain dari rekomendasi-rekomendasi yang disodorkan Baker-Hamilton yang tidak sesuai dengan keinginan pemerintahan Bush.

Seminar itu dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS yang selama ini terlibat dalam urusan Timur Tengah, termasuk dutabesar-dutabesar AS untuk negara-negara di kawasan tersebut. Seminar tersebut menghasilkan sebuah formula yang akan dinegosiasikan Rice paling cepat bulan Januari tahun depan. (ln/arabnews)