Eramuslim.co – Menteri Luar negeri Israel, Avigdor Lieberman, menegaskan bahwa pemberantasan Hamas dan penghilangan pajak atas produk dalam negeri adalah agenda wajib bagi mereka yang ingin berkoalisi dengan Partai Israel Baituna.
Syarat ini dilontarkan Menlu Avigdor Lieberman yang sekaligus menjabat ketua Partai Israel Baituna dalam wawancaranya dengan Voice of Israel pada hari Minggu (12/04) kemarin.
Dalam wawancaranya, Menlu Lieberman juga menyatakan kritiknya terhadap PM Benjamin Netanyahu yang dituding menunda-nunda pembentukan pemerintahan baru Israel, ditengah pembentukan pemerintahan persatuan nasional yang terdiri dari partai koalisi dan partai oposisi.
“Kami tidak akan bergabung dengan Netanyahu jika dia berniat menjadikan partai oposisi Zionis Union masuk dalam koalisi baru,” ujar Lieberman.
Setelah bertemu dengan perwakilan Partai Yahdod Hatorah pada hari Minggu kemarin, perwakilan Partai Likud dijadwalkan akan bertemu dengan Partai Bait Yahudi dan Shas pada hari Senin (13/04) ini untuk membicarakan koalisi pemerintahan.
Sementara itu menanggapi hal tersebut pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), Ismail Radwan, mengatakan bahwa ini adalah bukti perpecahan dan kegagalan para pemimpin Israel dalam melawan Hamas.
Perlu diketahui bahwa pemerintahan baru Zionis Israel yang akan dibentuk melaui jalan koalisi akan sangat mempengaruhi kehidupan warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, serta status Masjid al Aqsha dan upaya penguasaannya. (Rassd/Ram)
