.jpg?w=1140&ssl=1)
Pemerintahan Bush kembali menekan Uni Eropa agar selektif dalam memberikan bantuan untuk Palestina. Sejumlah diplomat Barat mengatakan, AS bahkan meminta Eropa untuk mengabaikan rencana bantuan pembayaran gaji bagi para tenaga kesehatan dan kemungkinan untuk sektor jasa lainnya.
"Mereka (para pejabat AS ) tidak mau Komisi Eropa membayarkan meski setengah dari gaji atau honor," kata seorang diplomat yang terlibat dalam negosiasi pemberian bantuan. Diplomat lainnya yang tidak bersedia disebut namanya mengatakan, AS malah meminta Eropa untuk kembali pada ‘kerangka’ sebelumnya.
Pada bulan lalu, tim kuartet negosiasi damai Palestina-Israel yang terdiri dari Rusia, AS, PBB dan Uni Eropa mengajukan proposal bantuan dana sebesar 30 juta dollar tunai setiap bulannya, yang akan dikelola oleh tim bantuan Uni Eropa untuk membayar gaji pegawai pemerintah Palestina yang bergerak di sektor-sektor pelayanan masyarakat yang penting, khususnya layanan kesehatan.
Jumlah dana yang diusulkan itu, dipekirakan akan menutupi sekitar 25 persen kebutuhan dana otoritas Palestina untuk membayar gaji pegawai negerinya yang mencapai 120 juta per bulan.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Javier Solana minggu lalu mengungkapkan harapannya bahwa bantuan ini sudah bisa direalisasikan awal bulan Juli mendatang. Namun realisasi itu sulit diwujudkan tanpa dukungan AS.
"Kita sedang mengerjakan mekanisme agar dana bantuan itu diberikan dalam konteks bantuan kemanusiaan dalam pengertian yang luas dan berusaha untuk mendapatkan donor sebanyak mungkin dengan mekanisme yang sama," kata Solana.
AS memberikan alternatif pada tim Kuartet agar bantuan diberikan pada warga Palestina yang sangat miskin agar mereka bisa membayar ongkos dokter dan bisa membeli makanan. Namun, menurut seorang diplomat, kesulitannya, AS meminta identifikasi yang jelas keluarga-keluarga miskin di Palestina.
Sikap AS yang terkesan setengah hati memberikan bantuan bagi rakyat Palestina, menuai kecaman berbagai pihak. Mereka menilai sikap AS itu akan menghambat upaya Uni Eropa yang ingin membantu institusi-institusi penting bagi rakyat Palestina seperti kementerian kesehatan dan kementerian pendidikan.
Kondisi Ghaza Menyedihkan
Pekan kemarin, badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina-UNRWA kembali mengingatkan bahwa situasi kemanusiaan di Jalur Ghaza makin memburuk dan menyedihkan akibat berlanjutnya pembekuan bantuan langsung ke Palestina.
"Banyak layanan publik yang vital kini terancam tutup jika tidak segera ditemukan solusi untuk memberikan bantuan," kata Kepala UNRWA di Ghaza, John Ging.
Dalam pernyataan daruratnya, Ging mengatakan, penghentian bantuan langsung bagi pemerintah lokal mulai menimbulkan korban. "Tanpa uang, pemerintah lokal tidak bisa membayar gaji atau keperluan lainnya selama tiga bulan, dan sekarang para penyedia jasa sendiri juga harus berhutang, tidak bisa memperpanjang kreditnya untuk jangka waktu lama," papar Ging. (ln/iol)
