Pemerintahan Bush mungkin tidak enak kalau tidak mencampuri urusan negara lain. Kali ini Bush mengancam gerakan Fatah dan kelompok-kelompok lainnya di Palestina untuk tidak ikut dalam pemerintahan baru Palestina pimpinan Hamas. Jika ancaman itu dilanggar, pemerintahan Bush akan memberlakukan pembatasan hubungan dan bantuan yang ketat bagi kelompok yang bersangkutan.
.jpg?w=1140&ssl=1)
"Kalau Fatah ikut serta, maka Fatah akan bernasib sama dengan Hamas. Tentu saja, kalau Hamas dan kelompok lainnya di pemerintahan menerima prinsip-prinsip yang disodorkan kelompok kuartet, situasinya akan berubah," ungkap seorang sumber diplomat AS.
Hal tersebut diperkuat oleh sumber di kalangan pejabat Palestina. Mereka mengungkapkan, para pejabat AS dalam pertemuan di Washington belum lama ini, telah meminta Presiden Mahmud Abbas dan anggota senior Fatah lainnya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Palestina yang baru.
Ancaman AS terhadap Fatah dan kelompok-kelompok lainnya di Palestina, dilontarkan sehari setelah sebuah polling yang dilakukan oleh Universitas An-Najar di Nablus menunjukkan bahwa 87,7 responden menginginkan pemerintahan baru nanti melibatkan semua faksi di Palestina, termasuk Fatah. Dan 75 persen responden menyatakan ketidaksetujuannya jika Hamas memanfaatkan kekuatan mayoritasnya di parlemen untuk membentuk pemerintahan sendiri.
Polling juga menunjukkan, 54,7 persen responden mendukung jika Hamas mau mengakui Israel, tapi hanya jika Israel setuju untuk mundur dari semua wilayah Palestina yang didudukinya sejak tahun 1967.
Hasil polling lainnya menunjukkan, hanya sepertiga reponden yang setuju dengan pemikiran kemungkinan Hamas melebur dengan Organisasi Pembebasan Palestina -PLO. Sementara itu 34,8 persen mengaku tidak yakin pemerintahan pimpinan Hamas selayaknya diminta berkomitmen untuk mematuhi semua kesepakatan internasional yang pernah dibuat bersama PLO.
Polling itu dilakukan pada 9-11 Maret dengan jumlah responden 1.361 orang yang merupakan peserta pemilu di Jalur Gaza dan Tepi Barat, dengan margin kesalahan 3 persen.
Hamas Terus Lakukan Pendekatan.jpg?w=1140&ssl=1)
Di Palestina, para pejabat Hamas terus melakukan pendekatan dengan faksi-faksi di Palestina untuk membentuk pemerintahan koalisi. Hari Senin (13/3), mereka melakukan pertemuan di kediaman ketua parlemen dari Hamas, Mahmud Az-Zahar. Mereka yang ikut serta dalam pertemuan itu antara lain pejabat dari Fatah, Majid Abu Shammaleh dan sejumlah perwakilan dari kelompok kiri Front Demokrasi untuk Pembebasan Palestina, Popular Front Kemerdekaan Palestina dan Partai Rakyat Palestina. Dalam pertemuan itu, Haniya sempat hadir meski cuma satu jam.
"Saya ingin datang ke pertemuan ini untuk meyakinkan niat baik saya dan Hamas bagi terbentuknya kabinet nasional bersatu," kata Haniya.
Hamas mengatakan, pertemuan merupakan langkah awal untuk membahas program-program Hamas secara detil dengan kelompok-kelompok yang potensial untuk bergabung dengan pemeirntahan koalisi.
"Kami sudah mengirimkan draft program ke semua kelompok dan hari ini kita akan membahasnya secara detil," kata juru bicara Hamas di parlemen, Salah Al-Bardawi.
"Kami belum menerima adanya penolakan terhadap program kami. Kami mencoba melalui dialog ini, untuk mencari point-point mana saja yang disetujui dan tidak disetujui," sambungnya.
Sebelumnya, pada Sabtu (11/3) kemarin, ketua blok Fatah di parlemen, Azzam Al-Ahmad menyatakan bahwa Fatah siap menjadi minoritas di pemerintahan atau merekomendasikan pos perdana menteri dipegang oleh seorang teknorat yang independen jika tidak tercapai kompromi dengan Hamas. Namun Bardawi membantah desas-desu yang mengatakan bahwa Hamas kemungkinan tidak akan mampu membentuk pemerintahan.
"Pada akhirnya, Hamas akan mendeklarasikan kabinetnya dan kami akan sukses," katanya optimis. (ln/iol)
