Harian "The Jerussalem Post" melansir sebuah laporan terkait lawatan Presiden Palestina yang habis masa tugasnya, Mahmoud Abbas (Abu Mazen) ke Doha. Disebutkan bahwa lawatannya bukan sekedar memperbaiki hubungannya dengan Doha yang sempat memburuk.
Tapi kedatangannya juga ada maksud lain, ingin melibatkan anaknya dalam panggung politik dan mengkadernya untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Palestina.
Media Israel tersebut menyebutkan, bahwa lawatan Abu Mazen ke Qatar sebagai langkah awal untuk menokohkan anaknya, Yasir Mahmoud Abbas yang berprofesi sebagai pembisnis yang dikader untuk menjadi Presiden Palestina. Hal inilah yang mendorong Abu Mazen menyertakan anaknya dalam safari politiknya ke Doha, untuk menemui pemimpin negara dan sejumlah tokoh nasional Doha. Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh negosiator pemerintah Palestina, Shaib Areqaat, dan Duta Besar Palestina di Qatar, Muner Ghanam.
Lebih lanjut media tersebut menyebutkan, bahwa banyak diantara para petinggi pemerintah terlihat kaget dengan munculnya sosok Yasir di antara para utusan resmi pemerintah Palestina di Qatar. Namun media tersebut tidak menyebutkan nama-nama petinggi pemerintah Palestina yang dimaksud.
Berita yang diturunkan oleh The Jerussalem Post itu juga menyebutkan kemarahan sejumlah petinggi Palestina atas ulah Abu Mazen ini. Mereka menilai bahwa ini adalah upaya Abu Mazen mengikuti apa yang dilakukan oleh beberapa pemimpin Arab yang mempersiapkan anaknya untuk mewarisi kekuasaan kepresidenan.
Tidak ketinggalan, media itu juga menyebutkan adanya keretakan hubungan antara Abu Mazen dan Qatar. Disana dijelaskan bahwa Abu Mazen berusaha keras untuk memperbaiki hubungan dengan Qatar, karena beberapa saat terakhir mengalami keretakan. Dan di lain sisi Qatar juga berpihak kepada Hamas serta memberikan bantuan uang dan dukungan politik.
Pemilu Presiden dan Legislatif Bersamaan
Pertengahan bulan lalu, Dewan Kepresidenan Palestina mengumumkan bahwa Mahmoud Abbas dalam waktu dekat akan menentukan waktu pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan, meskipun UU politik Palestina tidak membenarkan hal itu. "Presiden Abbas dalam waktu dekat akan mengumumkan waktu pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan," ujar Abu Radenah, jubir kepresidenan Palestina.
Abu Radenah juga menjawab apa yang pernah dikatakan oleh PM Palestina, Ismael Haneyah, "Presiden Abbas tidak mencari alasan untuk memperpanjang masa jabatannya, tapi untuk melaksanakan pemilu presiden dan legislatif secara bersamaan. Abbas yang dipilih rakyatnya dengan suara terbanyak tidak mencari legislasi dari siapapun dan dengan cara apapun, tapi rakyat Palestina-lah yang menghendaki Presiden Abbas seorang memiliki kata kuasa pertama dan terakhir tentang masalah ini."
Khaled Misy’ al, Kepala Biro Politik Hamas menyatakan, bahwa sikap Hamas terhadap pemilu presiden nanti akan ditentukan pada waktu yang tepat, dengan tetap memihak kepada UUD Palestina dan legislasi nasional. "Pemilu presiden ada waktunya dan pemilu legislatif juga ada waktunya tersendiri. Tidak mungkin digabungkan keduanya karena bertentangan dengan UU.
Seandainya suasana menuntut untuk itu dan ada pembahasan serius tentang hal ini, kemungkinan bisa digabung dengan syarat melakukan amandeman terhadap UUD yang bersangkutan," jelas Misy’al. Dirinya juga memperingatkan kepada seluruh elemen yang ngotot untuk mengabaikan UU dengan alasan mencari kemaslahatan, bahwa siapapun yang melakukan hal itu, hasil dan ekses yang ditimbulkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat Palestina`. (sn/imo)
