Keputusan Presiden AS Donald Trump, lanjut Raja Salman, mewakili bias ekstrem terhadap hak-hak rakyat Palestina di Yerusalem yang telah dijamin oleh resolusi internasional.
“Saya mengulangi penghukuman Kerajaan dan penyesalan yang kuat atas keputusan AS mengenai Yerusalem, karena menghapus hak-hak bersejarah rakyat Palestina di Yerusalem,” imbuh pemimpin Kerajaan Saudi ini.
Terkait polemik Yerusalem, pemimpin senior Palestina dilaporkan mempertimbangkan alternatif untuk merumuskan strategi baru untuk menangani Zionis-Israel dan Zionis-AS dalam sebuah pertemuan di Ramallah pada hari Senin malam. Para pemimpin senior itu, termasuk komite eksekutif PLO, Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah, menteri hingga kepala keamanan Palestina.
Pertemuan itu untuk menekankan bahwa AS telah kehilangan perannya sebagai mediator dan untuk membahas pembatalan Kesepakatan Oslo 1993.
Hamdallah, sebelum pertemuan tersebut, mengatakan bahwa langkah AS tidak akan pernah memberi legitimasi kepada Zionis-Israel di Yerusalem.”Atau di setiap inci tanah kami dan tidak akan pernah dapat mengubah identitas, sifat dan sejarah Yerusalem yang merupakan Kota Kristen-Islam Arab Palestina dan ibu kota abadi negara Palestina,” kata Hamdallah.
“Tidak mungkin ada negara Palestina tanpa Yerusalem menjadi ibukotanya dan tanpa itu tidak akan pernah ada kedamaian di wilayah ini atau seluruh dunia,” ujarnya, seperti dikutip Jerusalem Post.(kl/gr)
