.jpg?w=1140&ssl=1)
Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas lagi-lagi mementahkan dialog untuk membentuk pemerintahan bersatu dengan Hamas.
Dalam pertemuan faksi Fatah hari Senin kemarin, Abbas secara sepihak menyatakan bahwa pemerintahan baru di Palestina akan terbentuk dalam waktu dua hari mendatang, tanpa melibatkan Hamas.
Jika pemerintahan baru terbentuk, kabinet Palestina yang saat ini dipimpin oleh Salam Fayad akan dibubarkan. Namun sejumlah pejabat di otoritas Palestina mengatakan bahwa Abbas akan meminta Fayyad untuk kembali memimpin kabinet baru.
Meski demikian Abbas mengatakan bahwa pemerintahan baru dibawah pimpinan Fayyad akan dibubarkan lagi, jika negosiasi antara Hamas dan Fatah dengan mediasi Mesir untuk membentuk kabinet bersatu, sukses.
"Jika dialog dengan Hamas sukses, pemerintahan baru ini akan digantikan dengan pemerintahan bersatu," kata Abbas dalam pertemuan Fatah di Ramallah, Tepi Barat.
Juru Bicara Hamas Fawzi Barhoum mengkritik sikap Abbas dan menyebut pengumuman Abbas tentang pembentukan pemerintahan baru sebagai "obituari" bagi kelanjutan dialog nasional antara otoritas Palestina dan faksi-faksi pejuang di Palestina, utamanya Hamas yang rencananya akan dilanjutkan pekan depan.
"Dia (Abbas) sudah mengumumkan ‘obituari’ atas dialog nasional yang akan dilaksanakan, ini menunjukkan bahwa tak satupun pihak yang akan mencapai kesepakatan," kata Barhoum.
Sementara itu, Fayyad pada awal April kemarin mengatakan bahwa dirinya akan tetap memimpin kabinet Palestina sampai pemerintahan bersatu Fatah-Hamas terbentuk. Fayyad diangkat menjadi perdana menteri Palestina, setelah Abbas secara sepihak memecat Ismail Haniyah dari Hamas dari jabatan perdana menteri, menyusul ketegangan yang terjadi antara kedua faksi besar di Palestina itu.
Akibat pemecatan itu, pertikaian Hamas-Fatah makin tajam dan Hamas berhasil mengambil alih kekuasaan di Jalur Gaza pada bulan Juni 2007. Sejak itu, kekuasaan di Palestina terbelah dua antara Hamas di Gaza dan Abbas yang mewakili Fatah di Tepi Barat.
Pemerintahan Abbas mendapat dukungan dari negara-negara Barat seperti AS dan Eropa serta Israel. (ln/aby)
