.jpg?w=1140&ssl=1)
Pertemuan antara Presiden Palestina Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Ismail Haniyah, Minggu (10/9) di kota Gaza, mencairkan kebekuan hubungan antara Fatah dan Hamas. Keduanya, dikabarkan siap membuat formasi baru pemerintahan Palestina yang lebih solid dalam beberapa hari mendatang.
Juru bicara Hamas, Sami Abu Zuhri mengatakan, negosiasi antara Abbas dan Haniyah yang berlangsung selama beberapa jam itu sangat positif dan bermanfaat. Ia mengakui ada kemajuan besar yang berhasil dicapai, tentang pembentukan formasi baru pemerintahan nasional yang bersatu.
Sebelumnya, dalam beberapa minggu belakangan ini, Abbas dan Haniyah sudah melakukan negosiasi soal pembentukan formasi pemerintahan baru itu, di manana Fatah akan bergabung dengan Hamas.
Langkah tersebut diharapkan akan mengakhiri sangsi dunia internasional terhadap pemerintahan Hamas.
Seorang pejabat senior Palestina mengatakan, sementara formasi pemerintahan baru belum dibentuk, Hamas akan betindak sebagai ‘wakil pemerintah’.
"Kemajuan-kemajuan telah tercapai dan kemungkinan dalam waktu dekat akan diikuti dengan penyusunan formasi pemerintahan baru," kata Abu Zuhri.
Ia tidak menjelaskan apa saja substansi dalam negosiasi-negosiasi tersebut. Zuhri hanya mengatakan, pertemuan akan dilanjutkan Senin (11/9). Sementara para pejabat Fatah juga belum ada yang mau memberikan komentarnya tentang rencana pembentukan formasi pemerintahan yang baru tersebut.
Seperti diketahui, Hamas mendapatkan tekanan dunia internasional karena piagam resminya yang tidak mau mengakui eksistensi Israel. Sementara Abbas, meminta agar Hamas memperlunak kebijakannya terhadap Israel.
Pemerintahan Hamas, belakangan hari ini juga mendapat tekanan dari dalam negerinya dengan sejumlah aksi mogok yang dilakukan oleh para pegawai, dokter dan guru-guru di Palestina karena belum mendapatkan pembayaran gaji, akibat kesulitan keuangan pemerintahan Hamas sebagai dampak dari blokade dunia internasional.
